soal dan jawaban pkn mid kelas x sem 2

SOAL PILIHAN GANDA

A. Pilihlah  salah satu jawaban yang benar dengan memberi tanda silang pada huruf a, b, c, d atau e pada lembar jawaban

1.   Apa pengertian hukum.... 

a.       peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan.

b.      Peraturan yang berupa sanksi yang diberikan kepada presiden kepada masyarakat dan bawahan nya.

c.       Peraturan yang tidak tetap dan hanya bersifat tertulis untuk kedamaian masyarakat nya

d.      Peraturan yang tidak tetap dan hanya bersifat tidak tertulis untuk kedamaian negara nya

e.       Peraturan yang tidak tetap,  bersifat tidak tertulis dan tertulis untuk kedamaian masyarakat dan negara nya

2.  pernyataan di bawah ini yang mempunyai arti “ walaupun situasi gawat atau kacau balau hukum harus tetap sebagai panglima ”....

a.         Politik harus mendukung yang menang

b.         Penguasa atau pejabat memegang hukum

c.          Hukum harus tegak walaupun besok akan kiamat

d.         Kebenaran menurut mayoritas

e.         Hukum diganti sesuai selera penguasa.

3. dibawah ini yang bukan termasuk nama para ahli hukum adalah ....

a.      Immanuel Kant

b.      Leon Duguit

c.      E.M Meyers

d.      S.M Amin

e.      J.C.T Samuel Agustin

4.  apa pengertian keadilan kodrat alam yang dikemukakan oleh Aristoteles....

a.      Perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya.

b.      perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikannya.

c.      memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.

d.      kondisi jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan

e.      jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar

5. ada dua teori yang dikemukakan oleh plato. Di bawah ini yang termasuk 2 teori plato adalah...

      a.      keadilan moral dan keadilan prosedur

      b.      keadilan moral dan keadilan perbaikan

      c.      keadilan prosedur dan keadilan konvensional

      d.      keadilan prosedur dan keadilan perbaikan

      e.      keadilan kodrat alam dan keadilan konvensional

6. sistem hukum merupakan....

      a.      aturan yang berlaku secar tradisi turun menurun pada suatu negara

      b.      hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara pada saat sekarang

      c.      kebiasaan atau norma sosial yang berlaku saat itu.

      d.      hukum yang di pengruhi oleh penguasa

      e.      sistem hukum yang timbul akibat situasi kacau

       7. Sistem hukum bertujuan untuk....

a.    mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum

b.    menindas kelompok yang lemah

c.    mengikuti selera sekelompok masyarakat

d.    menakut nakuti warga masyarakat

e.    meningkatkan pendapatan negara dengan lewat denda

     8. dibawah ini yang bukan penggolongan hukum berdasarkan kepustakaan ilmu hukum adalah....

         a.     berdasarkan isi dan wujudnya

         b.    berdasarkan tempat dan waktu berlakunya

         c.     berdasarkan kepentingan ekonomi dan politiknya

         d.    berdasarkan sumber dan bentuknya

         e.     berdasarkan isi dan bentuknya

     9. undang undang mempunyai 2 arti yaitu...

         a.     material dan formal

         b.    material dan moral

         c.     formal dan moral

         d.    menindas dan balas dendam

         e.     balas dendan dan menakuti

     10. yurisprudensi muncul karena adanya....

         a.     karena perubahan zaman

            b.    peraturan perundang-undangan yang kurang atau tidak jelas pengertiannya.

            c.     karena tuntutan dari tokoh masyarakat sendiri

            d.    karena pengaruh budaya luar yang masuk

            e.     karena pelanggaran semakin rumit

       11. peradilan khusus terdiri atas...

            a.     peradilan militer, peradilan agama, peradilan syariah islam dan peradilan tata usaha.

            b.    peradilan ekonomi, peradilan militer, peradilan agama dan peradilan tata usaha

            c.     peradilan tinggi dan peradilan militer

            d.    peradilan adat istiadat, peraadilan lalu lintas dan peradilan agama

            e.     peradilan lalu lintas, peradilan syariah islam dan peradilan tata usaha

       12. kekuasaan kehakiman dilakukan oleh 3 lembaga yaitu...

            a.     badan peradilan dan kepolisiam

            b.    komisi yudisial dan mahkamah konstitusi

            c.     mahkamah agung dan kejaksaan

            d.    Mahkamah konstitusi, badan peradilan dan mahkamah agung

            e.     kejaksaan tinggi dan kejaksaan rendah

       13. dibawah ini yang tidak termasuk badan peradilan yang ada di mahkamah agung adalah...

            a.     peradilan agama

            b.    peradilan militer

            c.     peradilan traktat

            d.    peradilan tata usaha negara

            e.     peradilan umum

       14. menurut bagan lembaga peradilan nasional. Peradilan umum di bedakan menjadi 2 yaitu....

            a.     pengadilan agama dan peradilan syariah islam

            b.    pengadilan tinggi dan pengadilan negeri

            c.     peradilan militer utama dan peradilan militer pertempuran

            d.    pengadilan tinggi agama dan pengadilan agama

            e.     pengadilan tata usaha negara dan peradilan militer

    15. menurut bagan lembaga peradilan. Peradilan di MA dibedakan menjadi 2 yaitu peradilan  khusus dan...

            a.     peradilan agama

            b.    peradilan militer

            c.     peradilan negeri

            d.    peradilan umum

            e.     peradilan tinggi

   16. pancasila merupakan salah satu yang menjadi dasar hukum terbentuknya lembaga peradilan nasional salah satunya sila ke....

          a.     1

          b.    2

          c.     3

          d.    4

          e.     5

   17. UURI No. 31 tahun 1997 membahas tentang....

          a.     peradilan militer

          b.    kekuasaan kehakiman

          c.     mahkamah agung

          d.    peradilan umum

          e.     tata usaha negara

   18. UURI No. 2 tahun 1986 membahas tentang....

          a.     peradilan militer

          b.    kekuasaan kehakiman

          c.     mahkamah agung

          d.    peradilan umum

          e.     tata usaha negara

   19. UURI No. 48 tahun 2009 membahas tentang....

          a.     peradilan militer

          b.    kekuasaan kehakiman

          c.     mahkamah agung

          d.    peradilan umum

          e.     tata usaha negara

   20. UURI No. 5 tahun 1986 membahas tentang....

          a.     peradilan militer

          b.    kekuasaan kehakiman

          c.     mahkamah agung

          d.    peradilan umum

          e.     tata usaha negara

1. "Hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badanbadan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu" merupakan pengertian Hukum menurut....
a. Immanuel Kant
b. Leon Duguit
c. E. M. Mayers
d. S. M. Amin
e. J. C. T. Simorangkir

2. Hukum menurut M. H. Tirtaatmidjaja adalah....
a. Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.
b. Hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya
c. Hukum ialah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian, jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda, dan sebagainya.
d. Kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.
e. Hukum ialah aturan tingkah laku anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.

3. Salah satu filsuf yang mengemukakan pendapat mengenai keadilan ialah....
a. Immanuel Kunt
b. Thomas Hobbes
c. Van Koenigswald
d. Benjamin Tucker
e. George Berkeley

4. Keadilan menurut Aristoteles dibedakan menjadi....
a. 5
b. 4
c. 3
d. 2
e. 1

5. Keadilan distributif menurut Aristoteles adalah....
a. Perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikannya.
b. Kondisi jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.
c. Memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.
d. Perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya.
e. Jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar. Misalnya, orang yang tidak bersalah maka nama baiknya harus direhabilitasi.

6. Yang termasuk keadilan menurut Aristoteles ialah sebagai berikut,kecuali....
a. Keadilan Komutatif
b. Keadilan Kodrat Alam
c. Keadilan Perbaikan
d. Keadilan Prosedural
e. Keadilan Konvensional

7. Berdasarkan UUD RI 1945 Pasal 1 ayat (3), Negara Indonesia ialah....
a. Negara agraris
b. Negara kesatuan
c. Negara hukum
d. Negara kepulauan
e. Negara yang berbentuk Republik

8. Penggolongan hukum dibagi menjadi....
a. 11
b. 10
c. 9
d. 8
e. 7

9. Hukum berdasar wujudnya dibagi menjadi....
a. Hukum memaksa dan hukum mengatur
b. Hukum tertulis dan hukum tidak tertulis
c. Hukum privat dan hukum publik
d. Hukum material dan hukum formal
e. Hukum subjektif dan hukum objektif

10. Dua contoh hukum tertulis ialah hukum .... dan ....
a. Perdata; pidana
b. Traktat; konvenan
c. Acara; adat
d. Traktat; perdata
e. Konvenan; pidana

11. Hukum .... adalah hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antarnegara
a. Traktat
b. Objektif
c. Tertulis
d. Internasional
e. Formal

12. "Pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan dasar atau asas penting dalam hukum dan penerapannya" merupakan salah satu sumber hukum yang digunakan para hakim untuk memutuskan perkara yaitu....
a. Traktat
b. Undang - undang
c. Doktrin
d. Yurisprudensi
e. Kebiasaan (custom)

13. Penafsiran garamatikan ialah....
a. Penafsiran menurut sejarah terbentuknya undang - undang
b. Penafsiran yang berhubungan
c. Penafsiran berdasar arti kata
d. Penafsiran yang menghubungkan pasal - pasal dalam undang - undang
e. Semua benar

14. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut, kecuali....
a. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya.
b. Jaminan kepastian hukum
c. Perlakuan sama saat sedang proses pengadilan
d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya
e. Berkaitan dengan hak - hak warga

15. Pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama termasuk dalam....
a. Peradilan umum
b. Peradilan syariah
c. Peradilan negara
d. Peradilan khusus
e. Peradilan militer

16. Peradilan militer berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan dalam lapangan hukum pidana, khususnya bagi....
a. Anggota TNI
b. Anggota Polri
c. Anggota Densus 88
d. Anggota Pengadilan
e. Semua benar

17. Lingkungan peradilan agama adalah Peradilan agama....
a. Nasrani
b. Katolik
c. Kong Hu Cu
d. Hindu
e. Islam

18. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan .... guna menegakkan hukum dan keadilan.
a. Perlombaan
b. Peradilan
c. Permainan
d. Sanksi
e. Jawaban ini benar

19. Pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama berbeda. Dimana letak perbedaannya?....
a. Pengadilan agama bangunannya biasa, pengadilan tinggi agama bangunannya tinggi
b. Pengadilan agama untuk orang - orang pendek, pengadilan tinggi agama untuk orang - orang tinggi
c. Pengadilan agama diawasi oleh Eksekutif Legislatif, pengadilan tinggi agama diawasi oleh Konstitutif
d. Pengadilan agama di ibu kota kabupaten, pengadilan tinggi agama di ibu kota provinsi
e. Semua benar kecuali E

20. Peradilan umum dan peradilan khusus termasuk dalam....
a. Peradilan sipil
b. Peradilan nasional
c. Peradilan internasional
d. Peradilan terbuka
e. Peradilan bebas

1.   Pedoman dasar dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan Negara dalam berbagai bidang kehidupan yang meliputi politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan merupakan pengertian …

a.   Negara

b.   Dasar Negara

c.    Konstitusi

d.   Konvensi

e.   Traktat

2.   Aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktik oenyelenggaraan Negara meskipun tidak tertulis disebut …

a.   konstitusi

b.   yurisprudensi

c.    hukum dasar

d.   konvensi

e.   trakta

3.   Perwujudan :Pancasila sebagai dasar Negara dalam kehidupan kenegaraan nampak dalam ..

a.   sikap dan perilaku anggota masyarakat

b.   adapt istiadat dan kebiasaan masyarakat

c.    peraturan perundang-undangan

d.   system sosial yang berbeda

e.   pandangan hidup dan kepribadian bangsa

4.   Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila. Hal ini dapat disimpulkan dari …

a.   Supersemar 11 Maret 19661

b.   Pembukaan UUD 1945 alinea 1

c.    Pembukaan UUD 1945 alinea  4

d.   Dekrit Presiden

e.   Batang Tubuh UUD 1945

5.   Timbulnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam prakteknya terjadi dengan cara …

a.   pembrontakan

b.   perserikatan

c.    pemecahan

d.   perjanjian

e.   peleburan

6.   Perbedaan bentuk negara kesatuan dengan Negara serikat terletak pada ..

a.   jabatan kepala negara

b.   system pemerintahan

c.    jumlah undang-undang dasar yang dimiliki

d.   hak untuk mengatur daerahnya

e.   kedaulatan keluar dipegang oleh pemerintah pusat

7.   Bentuk pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah…

a.   serikat

b.   kesatuan

c.    demokrasi

d.   republik

e.   monarki

8.   Konstitusi yang hanya dapat dirubah jika dengan menggunakan proses khusus adalah konstitusi yang bersifat …

a.   permanen

b.   umum

c.    rigid

d.   flekksibel

e.   tertulis

9.   Istilah konstitusi dalam bahasa inggris adalah …

a.   constitution

b.   constium

c.    constion

d.   constituin

e.   couscecoen

10.     Konstitusi dalam pengertian sempit adalah …

a.   Pancasila

b.   UUD

c.    UU organic

d.   Konvensi/Kebiasaan

e.   Peraturan perundan-undangan lainnya

11.     Keseluruhan aturan dan ketentuan yang menggambarkan system ketatanegaraan suatu negara merupakan pengertian dari …

a.   konstitusi dalam arti sempit

b.   konstitusi dalam arti luas

c.    konstitusi dalam arti menengah

d.   konstitusi dalam arti umum

e.   konstitusi dalam arti tertentu

12.     Yang bukan menjadi isi konstitusi adalah …

a.   sifat, bentuk gegara dan bentuk pemerintahan

b.   identitas Negara

c.    jaminan hak-hak azazi manusia

d.   dasar filsafat suatu Negara

e.   ketentuan organisasi, wewenang, cara pembentukan, kedudukan lembaga Negara

13.     Pada bagian awal suatu konstitusi biasanya berisi tentang…

a.   cara melakukan perubahan konstitusi

b.   asas dan tujuan Negara

c.    identitas Negara

d.   kedudukan dan wewenang lembaga Negara

e.   jaminan dan perlindungan hak asasi manusia

14.     Peristiwa ketatanegaraan yang sangat penting bagi bangsa Indonesiasetelah proklamasi yang dilakukan PPKI adalah…

a.   dibentuknya KNIP pengganti MPR

b.   ditetapkannya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia

c.    ditetapkannya sistem multi partai

d.   dibentuknya kabinet yang pertama

e.   disahkannya UUD Sementara

15.     Dalam melakukan perubahan-perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945 terdapat kesepakatan yang sangat mendasar yaitu tidak melakukan perubahan terhadap …

a.   pembukaan UUD 1945

b.   batang tubuh UUD 1945

c.    pasal-pasal mengenai lembaga Negara

d.   aturan peradilan

e.   aturan tambahan

16.     Sifat dari konvensi adalah ..

a.   tetap atau permanent

b.   menjamin tetapnya kekuasaan

c.    sebagai pelengkap menjalankan pemerintahan

d.   tidak bertentangan dengan UUD

e.   melindungi hak pemerintahan

17.     Proses perubahan UUD 1945 yang  dilakukan oleh MPR pembahasannya melalui beberapa tingkatan. Pembahasan tingkat yang ketiga dilakukan oleh …

a.   Badan Pekerja MPR

b.   Rapat paripurna MPR

c.    Komisi/Panitia Ad Hoc

d.   Rapat Fraksi-fraksi

e.   Sidang Umum MPR

18.     Perubahan sistematika UUD 1945 dan naskah aslinya nampak pada jumlah pasalnya dari 37 pasal menjadi …

a.   49 pasal

b.   73 pasal

c.    83 pasal

d.   109 pasal

e.   170 pasal

19.     Tujuan perubahan UUD Negara RI 1945 yang dilakukan bangsaIndonesia adalah sebagai berikut …

a.   membentuk struktur ketatanegaraan

b.   mewujudkan kebebasan berpendapat

c.    menyempurnakan aturan dasar mengenai tata negara

d.   mempertegas kekuasaan pemerintah

e.   memberikan pengukuhan hukum pemerintahan

20.     Yang menjadi dasar yuridis perubahan UUD Negara RI adalah…

a.   pasal 3 dan 36

b.   pasal 37

c.    pasal 3

d.   pasal 3 dan 37

e.   pasal 17 dan 28

21.     Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat terdapat empat asas fundamental yaitu …

a.   asas tujuan Negara, asas dasar Negara, asas pembangunan Negara, asas politik

b.   asas tujuan Negara, asas konstitusional, asas ketahanan Negara, asas dasar Negara

c.    asas tujuan Negara, asas konstitusional, asas pembangunan agama, asas politik

d.   asas dasar Negara, asas konstitusional, asas pembangunan Negara, asas dasar Negara

e.   asas tujuan negara, asas sosial , asas politik, asas budaya

22.     Prinsip dasar yang menjamin prinsip persamaan kedudukan, harhkat dan martabat warga Negara Indonesia antara lain , kecuali …

a.   Pancasila sila kelima

b.   Pembukaan UUD 1945

c.    Batang Tubuh UUD 1945

d.   Piagam Internasional

e.   The International Bill of Rights for Woman

23.     Dalam melakukan perubahan atau  amandemen terhadap UUD 1945 terdapat kesepakatan yang mendasar yaitu tidak melakukan perubahan terhadap :

a.   Pembukaan UUD 1945

b.   Batang tubuh UUD 1945

c.    Aturan Peralihan

d.   Penjelasan UUD 1945

e.   Pasal yang mengattur lembaga tinggi Negara

24.     Kedudukan Pembukaan UUD 1945 bagi bangsa Indonesia bersifat tetap dan tidak dapat diubah, hal ini dikarenakan …

a.   pasal-pasal UUD 1945 telah diubah

b.   telah disepakati oleh MPR tidak akan mengubah

c.    merupakan kaidah yang fundamental terbentuknya Negara

d.   merupakan keputusan Presiden dan Wakil Presiden terdahulu

e.   sebagai wujud penghormatan terhadap hasil  perjuangan bangsa

25.     Hubungan antar Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 adalah bahwa batang tubuh UUD 1945 …

a.   merupakan pelaksanaan dari Pembukaan UUD 1945

b.   dijabarkan kedalam pembukaan UUD 1945

c.    menjabarkan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945

d.   menjabarkan kaidah Negara yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945

e.   batang tubuh UUD 1945 merupakan uraian yang terperinci dari pembukaan UUD 1945

26.     Menurut pasal 7 B UUD 1945 hasil amandemen istilah impeachment diberlakukan atas usulan DPR. Adapun lembaga Negara yang berhak memeriksa, mengadili dan memutuskannya adalah …

a.   Kepolisian RI

b.   Mahkamah Konstitusi

c.    Majelis Permusyawaratan Rakyat

d.   Komisi Yudisial

e.   Kejaksaan Agung

27.     Berdasarkan UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI terdapat pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 adalah …

a.   persatuan, demokrasi dan kerakyatan

b.   keadilan sosial dan parlemen

c.    persatuan, keadilan sosial, kedaulatan dan ketuhanan YME

d.   kedaulatan rakyat dan republik

e.   Ketuhanan YME

28.     UUD 1945 merupakan satu kesatuan naskah yang terdiri atas …

a.   Pembukaan, batang tubuh dan penjelasan

b.   Pembukaan, batang tubuh dan pasal-pasal

c.    Pasal-pasal dan penjelasan

d.   Penjelasan dan aturan peralihan

e.   Penjelasan umum dan penjelasan pasal dmi pasal

29.     Hal-hal di bawah ini merupakan nilai-nilai universal yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, kecuali …

a.   pengakuan terhadap hak asasi manusia

b.   penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi

c.    kemerdekaan adal hak dari segala bangsa

d.   ikut melaksanakan ketertiban dunia

e.   penghargaan terhadap perjuangan bangsa Indonesia

30.     Dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat terdapat hal-hal pokok yang bertalian dengan Negara RI, kecuali…

a.   dasar Negara

b.   asas politik Negara

c.    ketentuan UUD

d.   bentuk Negara

e.   tujuan Negara.

31.     UUD Sementara 1950 pernah berlaku di Indonesia pada tanggal …

a.   17 Agustus 1950 s.d. 5 Juli 1959

b.   27 Desember 1949 s.d. 17 Agustus 1950

c.    18 Agustus 1945 s.d. 27 Desember 1949

d.   5 Juli 1959 s.d. 11 Maret 1966

e.   5 Juli 1959 s.d. 21 Mei 1989

32.     Kurun waktu berlakunya UUD 1945 pada tanggal 5 Juli 1959 s.d. 11 Maret 1966 disebut periode …

a.   RIS

b.   Orde Lama

c.    Orde Baru

d.   Reformasi

e.   Demokrasi Liberal

33.     Di tengah proses pembahasan perubahan UUD 1945 terdapat kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan dengan cara addendum yaitu perubahan dilakukan dengan …

a.   boleh merubah naskah asli diganti dengan yang baru

b.   boleh merubah naskah asli ditambah dengan naskah baru

c.    tetap mempertahankan naskah aslinya dan naskah perubahannya diletakkan melekat pada naskah asli

d.   tetap mempertahankan naskah asli dan naskah perubahannya

e.   boleh merubah naslkah asli untuk penyempurnaannya

34.     Yang dijadikan sebagai dasar yuridis perubahan UUD 1945 adalah …

a.   pasal 2 dan pasal 34 UUD 1945

b.   pasal 2 dan pasal 35 UUD 1945

c.    pasal 3 dan pasal 35 UUD 1945

d.   pasal 3 dan pasal 36 UUD 1945

e.   pasal 3 dan pasal 37 UUD 1945

35.     UUD 1945 juga mempunyai fungsi dan perubahan sebagai alat control yang berarti …

a.   alat pengecek UUD itu sendiri

b.   alat pengecek secara material UU

c.    alat pengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan ketentuan UUD 1945

d.   alat untuk melaksanakan norma-norma yang berlaku saat itu

e.   alat untuk menentukan apakah layak atau tidak suatu keputusan pemewrintah dibuat

36.     Berdasarkan hasil perubahan, jumlah bab UUD 1945 adalah pasal …

a.   13

b.   16

c.    21

d.   25

e.   27

37.     Salah satu tahapan dalam merubah suatu UUD Negara adalah dilihat dari situasi dan kondisi dimana UUD itu tidak sesuai lagi dengan jamannya antara lain  …

a.   tuntutan reformasi

b.   Kehendak MPR

c.    Kehendak pemerintah

d.   Kehendak parlemen

e.   Kehendak parlemen dan pemerintah

38.     Sebagai warga Negara yang baik kita harus berpartisipasi aktif dalam kehidupan bernegara, contohnya adalah …

a.   memperebutkan kekuasaan

b.   mengadopsi budaya barat

c.    aktif dalam perkelahian di sekolah

d.   mengembangkan pendidikan politik

e.   menghambat penyelesaian tugas

39.     Mengembangkan budaya bangsa, mengembangkan pendidikan politik merupakan contoh tindakan yang mencerminkan tanggungjawab warga Negara di dalam …

a.   memelihara dan memperbaiki proses kehidupan demokrasi

b.   partisipasi aktif kepada Negara

c.    mengembangkan kehidupan masyarakat

d.   memecahkan masalah Negara

e.   partisipasi pada hukum

40.      Sebagai warga Negara dalam hidup berbangsa dan bernegara sudah selayaknya memiliki sikap mengembangkan pola hidup …

a.   konsumtif

b.   individualis

c.    materialis

d.   ingin menguasai

e.   taat pada aturan yang berlaku

41. Penggolongan hukum menurut sumbernya antara lain adalah...
1. Traktat dan Yurisprodensi
2. Tertulis dan tidak tertulis
3. Lokal dan internasional
4. Objektif dan subjektif
5. Publik dan Privat

42. Hukum yang memuat peraturan dan mengatur bagaimana cara meolakukan dan mempertahankan hukum material adalah hukum....
1. Lokal
2. Subjektif
3. Objektif
4. Material
5. Formal

43. Pernyataan Indonesia sebagai negara hukum terdapat dalam UUD 1945 bagian...
1. pembukaan
2. batang tubuh
3. aturan tambahan
4. aturan peralihan
5. alinea 4 pembukaan

44. Salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, berdasarkan pasal 2 UU nomor 2 tahun 1986 adalah peradilan....
1. militer
2. agama
3. tata usaha negara
4. umum
5. mahkamah militer

45. Salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai kompetensi  memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana yang dilakukan oleh seorang yang bersetatus sebagai angota militer atau yang disamakan dengan itu disebut peradilan ....
1. umum
2. agama
3. militer
4. negeri
5. tinggi

46. Hukum adalah kumpulan peraturan yang dibuat untuk mengatur msyarakat dalam mencari keadilan, oleh karena itu hum bersifat....
1. fleksibel
2. mendesak
3. sementara
4. mengikat
5. universal

47. Pendapat para ahli hukum atau sarjana hukum terkemuka disebut...
1. doktrin
2. traktat
3. kebiasaan
4. justifikasi
5. yurisprodensi

48. Lembaga yang bersifat mandiri dan mempunyai wewenang mengusulkan hakim agung, menjaga dan menjalankan kehormatan, keluhuran, martabat para hakim adalah....
1. Mahkamah Agung
2. Mahkamah Konstitusi
3. Pengadilan negeri
4. Pengadilan militer
5. Komisi Yudisial

49. Kewenangan untuk memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelangaran oleh presiden dan wakil Presiden menurut UUD 1945 adalah
1. Mahkamah Agung
2. Mahkamah Konstitusi
3. Pengadilan tinggi
4. Mahkamah militer
5. Komisi Yudisial

50. Berdasarkan UUD1945 setelah amandemen lahirlah salah satu lembaga baru di lingkungan peradilan yaitu Mahkamah konstitusi yang berwenang untuk ....
1. menguji undang –undang terhadap UUD.
2. Memutus peradilan tingkat kasasi
3. Mengangkat memberhentikan hakim
4. Menguji secara material UUD 1945
5. Membentuk seluruh  partai politik

51. Melakukan pengawasan terhadap jalannya perdilan di daerah hukumnya dan menjaga supaya peradilan diselengarakan dengan sewajarnya merupakan salah satu fungsi peradilan....
1. Negeri
2. Tinggi
3. Agama
4. Militer
5. Tata usaha negara

1.      Sistem hukum memiliki  sifatnya tertutup, artinya bahwa pembentuk undang-undang tidak memberi kebebasan untuk pembentukan hukum.  Contoh hukum yang bersifat tertutup adalah ....

 a. Hukum pidana                                            b. Hukum perdata

c. Hukum nasional                                          d. Hukum internasional

2.      Untuk mencapai tujuan hukum, dalam kehidupan individu di tengah pergaulan hidup masyarakat, perlu suatu pendekatan yang memberi keseimbangan dan keserasian sebagai berikut  kecuali ....

a.      Kebebasan dan ketertiban 

b.      Keleluasaan dan keterikatan

c.       Kepentingan pribadi dan kepentingan antarpribadi

d.      Kesebandingan hukum dan kepastian hukum 

3.      Menurut UU RI Nomor 8 tahun 2004 Pengadilan Tinggi merupakan lembaga pelaksana  kekuasaan kehakiman pada tingkat ....

a. pertama                                                      b. kedua 

c. banding                                                       d. peninjauan kembali

4.      Memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata yang berkaitan dengan sengketa hak waris dalam suatu keluarga, menjadi kewenangan ....

a. Pengadilan Negeri                                      b. Pengadilan Agama

c. Pengadilan Militer                                      d. Pengadilan Tata Usaha Negara

5.      Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pasal 27 ayat (1) menjadi Landasan Konstitusional berkaitan dengan Persamaan kedudukan ...  dalam hukum dan pemerintahan.

a. warga Negara                                             b. Penduduk

c. Rakyat                                                         d. masyarakat

6.      Hukum Internasional tentang HAM yang telah diratifikasi Negara RI, seperti di bawah ini, kecuali ...

a.      UU RI No 5 Tahun 1998 tentang pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel,In Human or Degrading Treatment or Phunisment. (punishment)

b.      Undang-undang nomor 8 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Deskriminasi Terhadap Wanita.

c.        UU RI Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

d.      Deklarasi Sedunia tentang Hak Asasi manusia Tahun 1948.

7.      Serangan Israel terhadap Palestina, Pembantaian rakyat Bosnia oleh Serbia, adalah contoh pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) yang tergolong ...

a. Ringan                                                                     b. Berat

c. Genocida                                                                 d. Masal

8.      Upaya Perlindungan HAM, pembelaan terhadap HAM, oleh Pemerintah menjaga agar HAM tidak di langgar oleh orang lain, dengan cara di bawah ini, kecuali ...

a.      Memasukkan HAM ke dalam berbagai perundang-undangan nasional sesuai yang tercantum dalam instrument nasional, sehingga dalam sistem hukum, politik, maupun ketatanegaraan Indonesia memiliki landasan hukum yang cukup kuat.

b.      Meratifikasi dan mengadopsi instrumen-instrumen HAM internasional, yang berarti perjanjian itu masuk dan berlaku sebagai hukum (positif) nasional.  

c.       Memberdayakan masyarakat terhadap masalah HAM dengan mengadakan sosialisasi, sehingga HAM menjadi bagian dari setiap individu warga negara Indonesia.

d.      Melakukan kerja sama dengan semua pihak agar penegakan dan perlindungan HAM dapat terjamin. Kerja sama di lakukan dengan lembaga-lembaga pemerintah seperti Departemen Luar Negeri, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Pertahanan, Departemen Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, dan lembaga-lembaga non-pemerintahan, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat dan Kontras.

9.      Upaya penegakkan hukum terkait pelanggaran HAM yang merupakan partisipasi masyarakat adalah ...

a.      Memberdayakan masyarakat terhadap masalah HAM dengan mengadakan sosialisasi, sehingga HAM menjadi bagian dari setiap individu warga negara Indonesia

b.      Menyampaikan laporan terjadi pelanggaran HAM kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan dan pemajuan HAM.

c.       Memasukkan HAM ke dalam berbagai perundang-undangan nasional sesuai yang tercantum dalam instrument nasional, sehingga dalam sistem hukum, politik, maupun ketatanegaraan Indonesia memiliki landasan hukum yang cukup kuat.

d.      Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan. Komnas HAM selaku penyelidik berwenang melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakaat, yang berdasarka sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran HAM yang berat(pasal 19 ayat(1) huruf a)

10.  Penegakkan HAM di Indonesia, masih banyak hambatan-hambatan yang di hadapi antara  lain sebagai berikut, kecuali ...

a.      Rendahnya kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan pelanggaran HAM yang terjadi baik mengenai dirinya maupun pihak lain.

b.      Belum optimalnya kemampuan para hakim di peradilan HAM ad hoc.

c.       Intervensi lembaga legislatif 

d.      Keterbatasan kemampuan pengetahuan masyarakat terhadap bentuk-bentuk pelanggaran HAM.