SOAL PILIHAN GANDA
A. Pilihlah salah satu jawaban yang benar dengan
memberi tanda silang pada huruf a, b, c, d atau e pada lembar jawaban
1. Apa pengertian
hukum....
a. peraturan
yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah
laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan.
b. Peraturan yang berupa sanksi yang
diberikan kepada presiden kepada masyarakat dan bawahan nya.
c. Peraturan yang tidak tetap
dan hanya bersifat tertulis untuk kedamaian masyarakat nya
d. Peraturan yang tidak tetap dan
hanya bersifat tidak tertulis untuk kedamaian negara nya
e. Peraturan yang tidak
tetap, bersifat tidak tertulis dan tertulis untuk kedamaian
masyarakat dan negara nya
2. pernyataan di bawah ini yang mempunyai arti “ walaupun
situasi gawat atau kacau balau hukum harus tetap sebagai panglima ”....
a. Politik harus
mendukung yang menang
b. Penguasa atau
pejabat memegang hukum
c. Hukum
harus tegak walaupun besok akan kiamat
d. Kebenaran
menurut mayoritas
e. Hukum diganti
sesuai selera penguasa.
3. dibawah ini yang bukan termasuk nama para ahli hukum adalah ....
a. Immanuel Kant
b. Leon Duguit
c. E.M Meyers
d. S.M Amin
e. J.C.T
Samuel Agustin
4. apa pengertian keadilan kodrat alam yang dikemukakan oleh
Aristoteles....
a. Perlakuan
terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya.
b. perlakuan
terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikannya.
c. memberi
sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.
d. kondisi
jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan
yang telah dikeluarkan
e. jika
seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar
5. ada dua teori yang dikemukakan oleh plato. Di bawah ini yang termasuk
2 teori plato adalah...
a. keadilan
moral dan keadilan prosedur
b. keadilan
moral dan keadilan perbaikan
c. keadilan
prosedur dan keadilan konvensional
d. keadilan
prosedur dan keadilan perbaikan
e. keadilan
kodrat alam dan keadilan konvensional
6. sistem hukum merupakan....
a. aturan
yang berlaku secar tradisi turun menurun pada suatu negara
b. hukum
positif atau hukum yang berlaku di suatu negara pada saat sekarang
c. kebiasaan
atau norma sosial yang berlaku saat itu.
d. hukum
yang di pengruhi oleh penguasa
e. sistem
hukum yang timbul akibat situasi kacau
7. Sistem hukum bertujuan
untuk....
a. mempertahankan,
memelihara, dan melaksanakan tertib hukum
b. menindas kelompok yang lemah
c. mengikuti selera sekelompok masyarakat
d. menakut nakuti warga masyarakat
e. meningkatkan pendapatan negara dengan lewat
denda
8. dibawah ini yang bukan
penggolongan hukum berdasarkan kepustakaan ilmu hukum adalah....
a. berdasarkan
isi dan wujudnya
b. berdasarkan
tempat dan waktu berlakunya
c. berdasarkan
kepentingan ekonomi dan politiknya
d. berdasarkan
sumber dan bentuknya
e. berdasarkan
isi dan bentuknya
9. undang undang mempunyai 2 arti yaitu...
a. material dan formal
b. material dan moral
c. formal
dan moral
d. menindas
dan balas dendam
e. balas
dendan dan menakuti
10.
yurisprudensi muncul karena adanya....
a. karena
perubahan zaman
b. peraturan
perundang-undangan yang kurang atau tidak jelas pengertiannya.
c. karena tuntutan dari tokoh masyarakat
sendiri
d. karena
pengaruh budaya luar yang masuk
e. karena
pelanggaran semakin rumit
11.
peradilan khusus terdiri atas...
a. peradilan militer, peradilan
agama, peradilan syariah islam dan peradilan tata usaha.
b. peradilan
ekonomi, peradilan militer, peradilan agama dan peradilan tata usaha
c. peradilan
tinggi dan peradilan militer
d. peradilan
adat istiadat, peraadilan lalu lintas dan peradilan agama
e. peradilan
lalu lintas, peradilan syariah islam dan peradilan tata usaha
12.
kekuasaan kehakiman dilakukan oleh 3 lembaga yaitu...
a. badan
peradilan dan kepolisiam
b. komisi
yudisial dan mahkamah konstitusi
c. mahkamah
agung dan kejaksaan
d. Mahkamah konstitusi, badan
peradilan dan mahkamah agung
e. kejaksaan
tinggi dan kejaksaan rendah
13.
dibawah ini yang tidak termasuk badan peradilan yang ada di mahkamah agung
adalah...
a. peradilan
agama
b. peradilan
militer
c. peradilan traktat
d. peradilan
tata usaha negara
e. peradilan
umum
14.
menurut bagan lembaga peradilan nasional. Peradilan umum di bedakan menjadi 2
yaitu....
a. pengadilan
agama dan peradilan syariah islam
b. pengadilan tinggi dan pengadilan
negeri
c. peradilan militer utama dan peradilan
militer pertempuran
d. pengadilan
tinggi agama dan pengadilan agama
e. pengadilan
tata usaha negara dan peradilan militer
15. menurut bagan lembaga peradilan. Peradilan di MA dibedakan
menjadi 2 yaitu peradilan khusus dan...
a. peradilan
agama
b. peradilan
militer
c. peradilan
negeri
d. peradilan umum
e. peradilan
tinggi
16.
pancasila merupakan salah satu yang menjadi
dasar hukum terbentuknya lembaga peradilan nasional salah satunya sila
ke....
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5
17. UURI No. 31 tahun 1997 membahas tentang....
a. peradilan
militer
b. kekuasaan
kehakiman
c. mahkamah
agung
d. peradilan
umum
e. tata
usaha negara
18.
UURI No. 2 tahun 1986 membahas tentang....
a. peradilan
militer
b. kekuasaan
kehakiman
c. mahkamah
agung
d. peradilan
umum
e. tata
usaha negara
19.
UURI No. 48 tahun 2009 membahas tentang....
a. peradilan
militer
b. kekuasaan kehakiman
c. mahkamah
agung
d. peradilan
umum
e. tata
usaha negara
20.
UURI No. 5 tahun 1986 membahas tentang....
a. peradilan
militer
b. kekuasaan
kehakiman
c. mahkamah
agung
d. peradilan
umum
e. tata usaha negara
1.
"Hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan
tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badanbadan
resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi
berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu" merupakan
pengertian Hukum menurut....
a. Immanuel Kant
b. Leon Duguit
c. E. M. Mayers
d. S. M. Amin
e. J. C. T. Simorangkir
2. Hukum menurut M. H. Tirtaatmidjaja adalah....
a. Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.
b. Hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya
c. Hukum ialah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian, jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda, dan sebagainya.
d. Kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.
e. Hukum ialah aturan tingkah laku anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.
3. Salah satu filsuf yang mengemukakan pendapat mengenai keadilan ialah....
a. Immanuel Kunt
b. Thomas Hobbes
c. Van Koenigswald
d. Benjamin Tucker
e. George Berkeley
4. Keadilan menurut Aristoteles dibedakan menjadi....
a. 5
b. 4
c. 3
d. 2
e. 1
5. Keadilan distributif menurut Aristoteles adalah....
a. Perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikannya.
b. Kondisi jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.
c. Memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.
d. Perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya.
e. Jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar. Misalnya, orang yang tidak bersalah maka nama baiknya harus direhabilitasi.
6. Yang termasuk keadilan menurut Aristoteles ialah sebagai berikut,kecuali....
a. Keadilan Komutatif
b. Keadilan Kodrat Alam
c. Keadilan Perbaikan
d. Keadilan Prosedural
e. Keadilan Konvensional
7. Berdasarkan UUD RI 1945 Pasal 1 ayat (3), Negara Indonesia ialah....
a. Negara agraris
b. Negara kesatuan
c. Negara hukum
d. Negara kepulauan
e. Negara yang berbentuk Republik
8. Penggolongan hukum dibagi menjadi....
a. 11
b. 10
c. 9
d. 8
e. 7
9. Hukum berdasar wujudnya dibagi menjadi....
a. Hukum memaksa dan hukum mengatur
b. Hukum tertulis dan hukum tidak tertulis
c. Hukum privat dan hukum publik
d. Hukum material dan hukum formal
e. Hukum subjektif dan hukum objektif
10. Dua contoh hukum tertulis ialah hukum .... dan ....
a. Perdata; pidana
b. Traktat; konvenan
c. Acara; adat
d. Traktat; perdata
e. Konvenan; pidana
11. Hukum .... adalah hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antarnegara
a. Traktat
b. Objektif
c. Tertulis
d. Internasional
e. Formal
12. "Pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan dasar atau asas penting dalam hukum dan penerapannya" merupakan salah satu sumber hukum yang digunakan para hakim untuk memutuskan perkara yaitu....
a. Traktat
b. Undang - undang
c. Doktrin
d. Yurisprudensi
e. Kebiasaan (custom)
13. Penafsiran garamatikan ialah....
a. Penafsiran menurut sejarah terbentuknya undang - undang
b. Penafsiran yang berhubungan
c. Penafsiran berdasar arti kata
d. Penafsiran yang menghubungkan pasal - pasal dalam undang - undang
e. Semua benar
14. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut, kecuali....
a. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya.
b. Jaminan kepastian hukum
c. Perlakuan sama saat sedang proses pengadilan
d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya
e. Berkaitan dengan hak - hak warga
15. Pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama termasuk dalam....
a. Peradilan umum
b. Peradilan syariah
c. Peradilan negara
d. Peradilan khusus
e. Peradilan militer
16. Peradilan militer berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan dalam lapangan hukum pidana, khususnya bagi....
a. Anggota TNI
b. Anggota Polri
c. Anggota Densus 88
d. Anggota Pengadilan
e. Semua benar
17. Lingkungan peradilan agama adalah Peradilan agama....
a. Nasrani
b. Katolik
c. Kong Hu Cu
d. Hindu
e. Islam
18. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan .... guna menegakkan hukum dan keadilan.
a. Perlombaan
b. Peradilan
c. Permainan
d. Sanksi
e. Jawaban ini benar
19. Pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama berbeda. Dimana letak perbedaannya?....
a. Pengadilan agama bangunannya biasa, pengadilan tinggi agama bangunannya tinggi
b. Pengadilan agama untuk orang - orang pendek, pengadilan tinggi agama untuk orang - orang tinggi
c. Pengadilan agama diawasi oleh Eksekutif Legislatif, pengadilan tinggi agama diawasi oleh Konstitutif
d. Pengadilan agama di ibu kota kabupaten, pengadilan tinggi agama di ibu kota provinsi
e. Semua benar kecuali E
20. Peradilan umum dan peradilan khusus termasuk dalam....
a. Peradilan sipil
b. Peradilan nasional
c. Peradilan internasional
d. Peradilan terbuka
e. Peradilan bebas
a. Immanuel Kant
b. Leon Duguit
c. E. M. Mayers
d. S. M. Amin
e. J. C. T. Simorangkir
2. Hukum menurut M. H. Tirtaatmidjaja adalah....
a. Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.
b. Hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya
c. Hukum ialah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian, jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda, dan sebagainya.
d. Kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.
e. Hukum ialah aturan tingkah laku anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.
3. Salah satu filsuf yang mengemukakan pendapat mengenai keadilan ialah....
a. Immanuel Kunt
b. Thomas Hobbes
c. Van Koenigswald
d. Benjamin Tucker
e. George Berkeley
4. Keadilan menurut Aristoteles dibedakan menjadi....
a. 5
b. 4
c. 3
d. 2
e. 1
5. Keadilan distributif menurut Aristoteles adalah....
a. Perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikannya.
b. Kondisi jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.
c. Memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.
d. Perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya.
e. Jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar. Misalnya, orang yang tidak bersalah maka nama baiknya harus direhabilitasi.
6. Yang termasuk keadilan menurut Aristoteles ialah sebagai berikut,kecuali....
a. Keadilan Komutatif
b. Keadilan Kodrat Alam
c. Keadilan Perbaikan
d. Keadilan Prosedural
e. Keadilan Konvensional
7. Berdasarkan UUD RI 1945 Pasal 1 ayat (3), Negara Indonesia ialah....
a. Negara agraris
b. Negara kesatuan
c. Negara hukum
d. Negara kepulauan
e. Negara yang berbentuk Republik
8. Penggolongan hukum dibagi menjadi....
a. 11
b. 10
c. 9
d. 8
e. 7
9. Hukum berdasar wujudnya dibagi menjadi....
a. Hukum memaksa dan hukum mengatur
b. Hukum tertulis dan hukum tidak tertulis
c. Hukum privat dan hukum publik
d. Hukum material dan hukum formal
e. Hukum subjektif dan hukum objektif
10. Dua contoh hukum tertulis ialah hukum .... dan ....
a. Perdata; pidana
b. Traktat; konvenan
c. Acara; adat
d. Traktat; perdata
e. Konvenan; pidana
11. Hukum .... adalah hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antarnegara
a. Traktat
b. Objektif
c. Tertulis
d. Internasional
e. Formal
12. "Pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan dasar atau asas penting dalam hukum dan penerapannya" merupakan salah satu sumber hukum yang digunakan para hakim untuk memutuskan perkara yaitu....
a. Traktat
b. Undang - undang
c. Doktrin
d. Yurisprudensi
e. Kebiasaan (custom)
13. Penafsiran garamatikan ialah....
a. Penafsiran menurut sejarah terbentuknya undang - undang
b. Penafsiran yang berhubungan
c. Penafsiran berdasar arti kata
d. Penafsiran yang menghubungkan pasal - pasal dalam undang - undang
e. Semua benar
14. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut, kecuali....
a. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya.
b. Jaminan kepastian hukum
c. Perlakuan sama saat sedang proses pengadilan
d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya
e. Berkaitan dengan hak - hak warga
15. Pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama termasuk dalam....
a. Peradilan umum
b. Peradilan syariah
c. Peradilan negara
d. Peradilan khusus
e. Peradilan militer
16. Peradilan militer berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan dalam lapangan hukum pidana, khususnya bagi....
a. Anggota TNI
b. Anggota Polri
c. Anggota Densus 88
d. Anggota Pengadilan
e. Semua benar
17. Lingkungan peradilan agama adalah Peradilan agama....
a. Nasrani
b. Katolik
c. Kong Hu Cu
d. Hindu
e. Islam
18. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan .... guna menegakkan hukum dan keadilan.
a. Perlombaan
b. Peradilan
c. Permainan
d. Sanksi
e. Jawaban ini benar
19. Pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama berbeda. Dimana letak perbedaannya?....
a. Pengadilan agama bangunannya biasa, pengadilan tinggi agama bangunannya tinggi
b. Pengadilan agama untuk orang - orang pendek, pengadilan tinggi agama untuk orang - orang tinggi
c. Pengadilan agama diawasi oleh Eksekutif Legislatif, pengadilan tinggi agama diawasi oleh Konstitutif
d. Pengadilan agama di ibu kota kabupaten, pengadilan tinggi agama di ibu kota provinsi
e. Semua benar kecuali E
20. Peradilan umum dan peradilan khusus termasuk dalam....
a. Peradilan sipil
b. Peradilan nasional
c. Peradilan internasional
d. Peradilan terbuka
e. Peradilan bebas
1.
Pedoman
dasar dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan Negara dalam
berbagai bidang kehidupan yang meliputi politik, ekonomi, sosial budaya dan
pertahanan keamanan merupakan pengertian …
a.
Negara
b.
Dasar
Negara
c.
Konstitusi
d.
Konvensi
e.
Traktat
2.
Aturan-aturan
yang timbul dan terpelihara dalam praktik oenyelenggaraan Negara meskipun tidak
tertulis disebut …
a.
konstitusi
b.
yurisprudensi
c.
hukum
dasar
d.
konvensi
e.
trakta
3.
Perwujudan
:Pancasila sebagai dasar Negara dalam kehidupan kenegaraan nampak dalam ..
a.
sikap
dan perilaku anggota masyarakat
b.
adapt
istiadat dan kebiasaan masyarakat
c.
peraturan
perundang-undangan
d.
system
sosial yang berbeda
4.
Negara
Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila.
Hal ini dapat disimpulkan dari …
a.
Supersemar
11 Maret 19661
b.
Pembukaan
UUD 1945 alinea 1
c.
Pembukaan
UUD 1945 alinea 4
d.
Dekrit
Presiden
e.
Batang
Tubuh UUD 1945
5.
Timbulnya
Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam prakteknya terjadi dengan
cara …
a.
pembrontakan
b.
perserikatan
c.
pemecahan
d.
perjanjian
e.
peleburan
6.
Perbedaan
bentuk negara kesatuan dengan Negara serikat terletak pada ..
a.
jabatan
kepala negara
b.
system
pemerintahan
c.
jumlah
undang-undang dasar yang dimiliki
d.
hak
untuk mengatur daerahnya
e.
kedaulatan
keluar dipegang oleh pemerintah pusat
7.
Bentuk
pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah…
a.
serikat
b.
kesatuan
c.
demokrasi
d.
republik
e.
monarki
8.
Konstitusi
yang hanya dapat dirubah jika dengan menggunakan proses khusus adalah
konstitusi yang bersifat …
a.
permanen
b.
umum
c.
rigid
d.
flekksibel
e.
tertulis
9.
Istilah
konstitusi dalam bahasa inggris adalah …
a.
constitution
b.
constium
c.
constion
d.
constituin
e.
couscecoen
10.
Konstitusi
dalam pengertian sempit adalah …
a.
Pancasila
b.
UUD
c.
UU
organic
d.
Konvensi/Kebiasaan
e.
Peraturan
perundan-undangan lainnya
11.
Keseluruhan
aturan dan ketentuan yang menggambarkan system ketatanegaraan suatu negara
merupakan pengertian dari …
a.
konstitusi
dalam arti sempit
b.
konstitusi
dalam arti luas
c.
konstitusi
dalam arti menengah
d.
konstitusi
dalam arti umum
e.
konstitusi
dalam arti tertentu
12.
Yang
bukan menjadi isi konstitusi adalah …
a.
sifat,
bentuk gegara dan bentuk pemerintahan
b.
identitas
Negara
c.
jaminan
hak-hak azazi manusia
d.
dasar
filsafat suatu Negara
e.
ketentuan
organisasi, wewenang, cara pembentukan, kedudukan lembaga Negara
13.
Pada
bagian awal suatu konstitusi biasanya berisi tentang…
a.
cara
melakukan perubahan konstitusi
b.
asas
dan tujuan Negara
c.
identitas
Negara
d.
kedudukan
dan wewenang lembaga Negara
e.
jaminan
dan perlindungan hak asasi manusia
14.
Peristiwa
ketatanegaraan yang sangat penting bagi bangsa Indonesiasetelah proklamasi
yang dilakukan PPKI adalah…
a.
dibentuknya
KNIP pengganti MPR
b.
ditetapkannya
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia
c.
ditetapkannya
sistem multi partai
d.
dibentuknya
kabinet yang pertama
e.
disahkannya
UUD Sementara
15.
Dalam
melakukan perubahan-perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945 terdapat
kesepakatan yang sangat mendasar yaitu tidak melakukan perubahan terhadap …
a.
pembukaan
UUD 1945
b.
batang
tubuh UUD 1945
c.
pasal-pasal
mengenai lembaga Negara
d.
aturan
peradilan
e.
aturan
tambahan
16.
Sifat
dari konvensi adalah ..
a.
tetap
atau permanent
b.
menjamin
tetapnya kekuasaan
c.
sebagai
pelengkap menjalankan pemerintahan
d.
tidak
bertentangan dengan UUD
e.
melindungi
hak pemerintahan
17.
Proses
perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR pembahasannya melalui beberapa
tingkatan. Pembahasan tingkat yang ketiga dilakukan oleh …
a.
Badan
Pekerja MPR
b.
Rapat
paripurna MPR
c.
Komisi/Panitia
Ad Hoc
d.
Rapat
Fraksi-fraksi
e.
Sidang
Umum MPR
18.
Perubahan
sistematika UUD 1945 dan naskah aslinya nampak pada jumlah pasalnya dari 37
pasal menjadi …
a.
49
pasal
b.
73
pasal
c.
83
pasal
d.
109
pasal
e.
170
pasal
19.
Tujuan
perubahan UUD Negara RI 1945 yang dilakukan
bangsaIndonesia adalah sebagai berikut …
a.
membentuk
struktur ketatanegaraan
b.
mewujudkan
kebebasan berpendapat
c.
menyempurnakan
aturan dasar mengenai tata negara
d.
mempertegas
kekuasaan pemerintah
e.
memberikan
pengukuhan hukum pemerintahan
20.
Yang
menjadi dasar yuridis perubahan UUD Negara RI adalah…
a.
pasal
3 dan 36
b.
pasal
37
c.
pasal
3
d.
pasal
3 dan 37
e.
pasal
17 dan 28
21.
Dalam
Pembukaan UUD 1945 alinea keempat terdapat empat asas fundamental yaitu …
a.
asas
tujuan Negara, asas dasar Negara, asas pembangunan Negara, asas politik
b.
asas
tujuan Negara, asas konstitusional, asas ketahanan Negara, asas dasar Negara
c.
asas
tujuan Negara, asas konstitusional, asas pembangunan agama, asas politik
d.
asas
dasar Negara, asas konstitusional, asas pembangunan Negara, asas dasar Negara
e.
asas
tujuan negara, asas sosial , asas politik, asas budaya
22.
Prinsip
dasar yang menjamin prinsip persamaan kedudukan, harhkat dan martabat warga
Negara Indonesia antara lain , kecuali …
a.
Pancasila
sila kelima
b.
Pembukaan
UUD 1945
c.
Batang
Tubuh UUD 1945
d.
Piagam
Internasional
e.
The
International Bill of Rights for Woman
23.
Dalam
melakukan perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945 terdapat kesepakatan
yang mendasar yaitu tidak melakukan perubahan terhadap :
a.
Pembukaan
UUD 1945
b.
Batang
tubuh UUD 1945
c.
Aturan
Peralihan
d.
Penjelasan
UUD 1945
e.
Pasal
yang mengattur lembaga tinggi Negara
24.
Kedudukan
Pembukaan UUD 1945 bagi bangsa Indonesia bersifat tetap dan tidak
dapat diubah, hal ini dikarenakan …
a.
pasal-pasal
UUD 1945 telah diubah
b.
telah
disepakati oleh MPR tidak akan mengubah
c.
merupakan
kaidah yang fundamental terbentuknya Negara
d.
merupakan
keputusan Presiden dan Wakil Presiden terdahulu
e.
sebagai
wujud penghormatan terhadap hasil perjuangan bangsa
25.
Hubungan
antar Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 adalah bahwa batang tubuh UUD 1945 …
a.
merupakan
pelaksanaan dari Pembukaan UUD 1945
b.
dijabarkan
kedalam pembukaan UUD 1945
c.
menjabarkan
pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945
d.
menjabarkan
kaidah Negara yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945
e.
batang
tubuh UUD 1945 merupakan uraian yang terperinci dari pembukaan UUD 1945
26.
Menurut
pasal 7 B UUD 1945 hasil amandemen istilah impeachment diberlakukan atas usulan
DPR. Adapun lembaga Negara yang berhak memeriksa, mengadili dan memutuskannya
adalah …
a.
Kepolisian RI
b.
Mahkamah
Konstitusi
c.
Majelis
Permusyawaratan Rakyat
d.
Komisi
Yudisial
e.
Kejaksaan
Agung
27.
Berdasarkan
UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI terdapat
pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 adalah …
a.
persatuan,
demokrasi dan kerakyatan
b.
keadilan
sosial dan parlemen
c.
persatuan,
keadilan sosial, kedaulatan dan ketuhanan YME
d.
kedaulatan
rakyat dan republik
e.
Ketuhanan
YME
28.
UUD
1945 merupakan satu kesatuan naskah yang terdiri atas …
a.
Pembukaan,
batang tubuh dan penjelasan
b.
Pembukaan,
batang tubuh dan pasal-pasal
c.
Pasal-pasal
dan penjelasan
d.
Penjelasan
dan aturan peralihan
e.
Penjelasan
umum dan penjelasan pasal dmi pasal
29.
Hal-hal
di bawah ini merupakan nilai-nilai universal yang terkandung dalam pembukaan
UUD 1945, kecuali …
a.
pengakuan
terhadap hak asasi manusia
b.
penjajahan
harus dihapuskan dari muka bumi
c.
kemerdekaan
adal hak dari segala bangsa
d.
ikut
melaksanakan ketertiban dunia
e.
penghargaan
terhadap perjuangan bangsa Indonesia
30.
Dalam
pembukaan UUD 1945 alinea keempat terdapat hal-hal pokok yang bertalian
dengan Negara RI, kecuali…
a.
dasar
Negara
b.
asas
politik Negara
c.
ketentuan
UUD
d.
bentuk
Negara
e.
tujuan
Negara.
31.
UUD
Sementara 1950 pernah berlaku di Indonesia pada tanggal …
a.
17
Agustus 1950 s.d. 5 Juli 1959
b.
27
Desember 1949 s.d. 17 Agustus 1950
c.
18
Agustus 1945 s.d. 27 Desember 1949
d.
5
Juli 1959 s.d. 11 Maret 1966
e.
5
Juli 1959 s.d. 21 Mei 1989
32.
Kurun
waktu berlakunya UUD 1945 pada tanggal 5 Juli 1959 s.d. 11 Maret 1966 disebut
periode …
a.
RIS
b.
Orde
Lama
c.
Orde
Baru
d.
Reformasi
e.
Demokrasi
Liberal
33.
Di
tengah proses pembahasan perubahan UUD 1945 terdapat kesepakatan dasar dalam
melakukan perubahan dengan cara addendum yaitu perubahan dilakukan dengan …
a.
boleh
merubah naskah asli diganti dengan yang baru
b.
boleh
merubah naskah asli ditambah dengan naskah baru
c.
tetap
mempertahankan naskah aslinya dan naskah perubahannya diletakkan melekat pada
naskah asli
d.
tetap
mempertahankan naskah asli dan naskah perubahannya
e.
boleh
merubah naslkah asli untuk penyempurnaannya
34.
Yang
dijadikan sebagai dasar yuridis perubahan UUD 1945 adalah …
a.
pasal
2 dan pasal 34 UUD 1945
b.
pasal
2 dan pasal 35 UUD 1945
c.
pasal
3 dan pasal 35 UUD 1945
d.
pasal
3 dan pasal 36 UUD 1945
e.
pasal
3 dan pasal 37 UUD 1945
35.
UUD
1945 juga mempunyai fungsi dan perubahan sebagai alat control yang berarti …
a.
alat
pengecek UUD itu sendiri
b.
alat
pengecek secara material UU
c.
alat
pengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan
ketentuan UUD 1945
d.
alat
untuk melaksanakan norma-norma yang berlaku saat itu
e.
alat
untuk menentukan apakah layak atau tidak suatu keputusan pemewrintah dibuat
36.
Berdasarkan
hasil perubahan, jumlah bab UUD 1945 adalah pasal …
a.
13
b.
16
c.
21
d.
25
e.
27
37.
Salah
satu tahapan dalam merubah suatu UUD Negara adalah dilihat dari situasi dan
kondisi dimana UUD itu tidak sesuai lagi dengan jamannya antara lain …
a.
tuntutan
reformasi
b.
Kehendak
MPR
c.
Kehendak
pemerintah
d.
Kehendak
parlemen
e.
Kehendak
parlemen dan pemerintah
38.
Sebagai
warga Negara yang baik kita harus berpartisipasi aktif dalam kehidupan
bernegara, contohnya adalah …
a.
memperebutkan
kekuasaan
b.
mengadopsi
budaya barat
c.
aktif
dalam perkelahian di sekolah
d.
mengembangkan
pendidikan politik
e.
menghambat
penyelesaian tugas
39.
Mengembangkan
budaya bangsa, mengembangkan pendidikan politik merupakan contoh tindakan yang
mencerminkan tanggungjawab warga Negara di dalam …
a.
memelihara
dan memperbaiki proses kehidupan demokrasi
b.
partisipasi
aktif kepada Negara
c.
mengembangkan
kehidupan masyarakat
d.
memecahkan
masalah Negara
e.
partisipasi
pada hukum
40.
Sebagai
warga Negara dalam hidup berbangsa dan bernegara sudah selayaknya memiliki
sikap mengembangkan pola hidup …
a.
konsumtif
b.
individualis
c.
materialis
d.
ingin
menguasai
e.
taat
pada aturan yang berlaku
- Penggolongan hukum menurut sumbernya antara lain adalah...
- Traktat dan Yurisprodensi
- Tertulis dan tidak tertulis
- Lokal dan internasional
- Objektif dan subjektif
- Publik dan Privat
- Hukum yang memuat peraturan dan mengatur bagaimana cara meolakukan dan mempertahankan hukum material adalah hukum....
- Lokal
- Subjektif
- Objektif
- Material
- Formal
- Pernyataan Indonesia sebagai negara hukum terdapat dalam UUD 1945 bagian...
- pembukaan
- batang tubuh
- aturan tambahan
- aturan peralihan
- alinea 4 pembukaan
- Salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, berdasarkan pasal 2 UU nomor 2 tahun 1986 adalah peradilan....
- militer
- agama
- tata usaha negara
- umum
- mahkamah militer
- Salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai kompetensi memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana yang dilakukan oleh seorang yang bersetatus sebagai angota militer atau yang disamakan dengan itu disebut peradilan ....
- umum
- agama
- militer
- negeri
- tinggi
- Hukum adalah kumpulan peraturan yang dibuat untuk mengatur msyarakat dalam mencari keadilan, oleh karena itu hum bersifat....
- fleksibel
- mendesak
- sementara
- mengikat
- universal
- Pendapat para ahli hukum atau sarjana hukum terkemuka disebut...
- doktrin
- traktat
- kebiasaan
- justifikasi
- yurisprodensi
- Lembaga yang bersifat mandiri dan mempunyai wewenang mengusulkan hakim agung, menjaga dan menjalankan kehormatan, keluhuran, martabat para hakim adalah....
- Mahkamah Agung
- Mahkamah Konstitusi
- Pengadilan negeri
- Pengadilan militer
- Komisi Yudisial
- Kewenangan untuk memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelangaran oleh presiden dan wakil Presiden menurut UUD 1945 adalah
- Mahkamah Agung
- Mahkamah Konstitusi
- Pengadilan tinggi
- Mahkamah militer
- Komisi Yudisial
- Berdasarkan UUD1945 setelah amandemen lahirlah salah satu lembaga baru di lingkungan peradilan yaitu Mahkamah konstitusi yang berwenang untuk ....
- menguji undang –undang terhadap UUD.
- Memutus peradilan tingkat kasasi
- Mengangkat memberhentikan hakim
- Menguji secara material UUD 1945
- Membentuk seluruh partai politik
- Melakukan pengawasan terhadap jalannya perdilan di daerah hukumnya dan menjaga supaya peradilan diselengarakan dengan sewajarnya merupakan salah satu fungsi peradilan....
- Negeri
- Tinggi
- Agama
- Militer
- Tata usaha negara
terima kasih, sangat membantu, tapi kok masih ngacak gitu ya?
BalasHapusterima kasih banyak yaa :)
BalasHapusterima kasih banyak so....bat bloger
BalasHapus