Soal
jawab Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI (Sebelas) semester 2
- Pedoman dasar dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan Negara dalam berbagai bidang kehidupan yang meliputi politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan merupakan pengertian …
- Negara
- Dasar Negara
- Konstitusi
- Konvensi
- Traktat
- Aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktik Penyelenggaraan Negara meskipun tidak tertulis disebut …
- konstitusi
- yurisprudensi
- hukum dasar
- konvensi
- trakta
- Perwujudan Pancasila sebagai dasar Negara dalam kehidupan kenegaraan nampak dalam ....
- sikap dan perilaku anggota masyarakat
- adapt istiadat dan kebiasaan masyarakat
- peraturan perundang-undangan
- system sosial yang berbeda
- pandangan hidup dan kepribadian bangsa
- Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila. Hal ini dapat disimpulkan dari …
- Supersemar 11 Maret 19661
- Pembukaan UUD 1945 alinea 1
- Pembukaan UUD 1945 alinea 4
- Dekrit Presiden
- Batang Tubuh UUD 1945
- Perbedaan bentuk negara kesatuan dengan Negara serikat terletak pada ..
- jabatan kepala negara
- system pemerintahan
- jumlah undang-undang dasar yang dimiliki
- hak untuk mengatur daerahnya
- kedaulatan keluar dipegang oleh pemerintah pusat
- Bentuk pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah…
- serikat
- kesatuan
- demokrasi
- republik
- monarki
- Konstitusi yang hanya dapat dirubah jika dengan menggunakan proses khusus adalah konstitusi yang bersifat …
- permanen
- umum
- rigid
- flekksibel
- tertulis
- Konstitusi dalam pengertian sempit adalah …
- Pancasila
- UUD
- UU organic
- Konvensi/Kebiasaan
- Peraturan perundan-undangan lainnya
- Dalam melakukan perubahan-perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945 terdapat kesepakatan yang sangat mendasar yaitu tidak melakukan perubahan terhadap …
- pembukaan UUD 1945
- batang tubuh UUD 1945
- pasal-pasal mengenai lembaga Negara
- aturan peradilan
- aturan tambahan
- Tujuan perubahan UUD Negara RI 1945 yang dilakukan bangsa Indonesia adalah sebagai berikut …
- membentuk struktur ketatanegaraan
- mewujudkan kebebasan berpendapat
- menyempurnakan aturan dasar mengenai tata negara
- mempertegas kekuasaan pemerintah
- memberikan pengukuhan hukum pemerintahan
- Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat terdapat empat asas fundamental yaitu …
- asas tujuan Negara, asas dasar Negara, asas pembangunan Negara, asas politik
- asas tujuan Negara, asas konstitusional, asas ketahanan Negara, asas dasar Negara
- asas tujuan Negara, asas konstitusional, asas pembangunan agama, asas politik
- asas dasar Negara, asas konstitusional, asas pembangunan Negara, asas dasar Negara
- asas tujuan negara, asas sosial , asas politik, asas budaya
- Prinsip dasar yang menjamin prinsip persamaan kedudukan, harhkat dan martabat warga Negara Indonesia antara lain , kecuali …
- Pancasila sila kelima
- Pembukaan UUD 1945
- Batang Tubuh UUD 1945
- Piagam Internasional
- The International Bill of Rights for Woman
- Kedudukan Pembukaan UUD 1945 bagi bangsa Indonesia bersifat tetap dan tidak dapat diubah, hal ini dikarenakan …
- pasal-pasal UUD 1945 telah diubah
- telah disepakati oleh MPR tidak akan mengubah
- merupakan kaidah yang fundamental terbentuknya Negara
- merupakan keputusan Presiden dan Wakil Presiden terdahulu
- sebagai wujud penghormatan terhadap hasil perjuangan bangsa
- UUD 1945 merupakan satu kesatuan naskah yang terdiri atas …
- Pembukaan, batang tubuh dan penjelasan
- Pembukaan, batang tubuh dan pasal-pasal
- Pasal-pasal dan penjelasan
- Penjelasan dan aturan peralihan
- Penjelasan umum dan penjelasan pasal dmi pasal
- Dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat terdapat hal-hal pokok yang bertalian dengan Negara RI, kecuali…
- dasar Negara
- asas politik Negara
- ketentuan UUD
- bentuk Negara
- tujuan Negara.
- UUD Sementara 1950 pernah berlaku di Indonesia pada tanggal …
- 17 Agustus 1950 s.d. 5 Juli 1959
- 27 Desember 1949 s.d. 17 Agustus 1950
- 18 Agustus 1945 s.d. 27 Desember 1949
- 5 Juli 1959 s.d. 11 Maret 1966
- 5 Juli 1959 s.d. 21 Mei 1989
- Kurun waktu berlakunya UUD 1945 pada tanggal 5 Juli 1959 s.d. 11 Maret 1966 disebut periode …
- RIS
- Orde Lama
- Orde Baru
- Reformasi
- Demokrasi Liberal
- Sebagai warga Negara yang baik kita harus berpartisipasi aktif dalam kehidupan bernegara, contohnya adalah …
- memperebutkan kekuasaan
- mengadopsi budaya barat
- aktif dalam perkelahian di sekolah
- mengembangkan pendidikan politik
- menghambat penyelesaian tugas
- Mengembangkan budaya bangsa, mengembangkan pendidikan politik merupakan contoh tindakan yang mencerminkan tanggungjawab warga Negara di dalam …
- memelihara dan memperbaiki proses kehidupan demokrasi
- partisipasi aktif kepada Negara
- mengembangkan kehidupan masyarakat
- memecahkan masalah Negara
- partisipasi pada hukum
- Sebagai warga Negara dalam hidup berbangsa dan bernegara sudah selayaknya memiliki sikap mengembangkan pola hidup …
- konsumtif
- individualis
- materialis
- ingin menguasai
- taat pada aturan yang berlaku
- Pedoman dasar dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan Negara dalam berbagai bidang kehidupan yang meliputi politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan merupakan pengertian …
- Negara
- Dasar Negara
- Konstitusi
- Konvensi
- Traktat
- Aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktik Penyelenggaraan Negara meskipun tidak tertulis disebut …
- konstitusi
- yurisprudensi
- hukum dasar
- konvensi
- trakta
- Perwujudan Pancasila sebagai dasar Negara dalam kehidupan kenegaraan nampak dalam ....
- sikap dan perilaku anggota masyarakat
- adapt istiadat dan kebiasaan masyarakat
- peraturan perundang-undangan
- system sosial yang berbeda
- pandangan hidup dan kepribadian bangsa
- Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila. Hal ini dapat disimpulkan dari …
- Supersemar 11 Maret 19661
- Pembukaan UUD 1945 alinea 1
- Pembukaan UUD 1945 alinea 4
- Dekrit Presiden
- Batang Tubuh UUD 1945
- Perbedaan bentuk negara kesatuan dengan Negara serikat terletak pada ..
- jabatan kepala negara
- system pemerintahan
- jumlah undang-undang dasar yang dimiliki
- hak untuk mengatur daerahnya
- kedaulatan keluar dipegang oleh pemerintah pusat
- Bentuk pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah…
- serikat
- kesatuan
- demokrasi
- republik
- monarki
- Konstitusi yang hanya dapat dirubah jika dengan menggunakan proses khusus adalah konstitusi yang bersifat …
- permanen
- umum
- rigid
- flekksibel
- tertulis
- Konstitusi dalam pengertian sempit adalah …
- Pancasila
- UUD
- UU organic
- Konvensi/Kebiasaan
- Peraturan perundan-undangan lainnya
- Dalam melakukan perubahan-perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945 terdapat kesepakatan yang sangat mendasar yaitu tidak melakukan perubahan terhadap …
- pembukaan UUD 1945
- batang tubuh UUD 1945
- pasal-pasal mengenai lembaga Negara
- aturan peradilan
- aturan tambahan
- Tujuan perubahan UUD Negara RI 1945 yang dilakukan bangsa Indonesia adalah sebagai berikut …
- membentuk struktur ketatanegaraan
- mewujudkan kebebasan berpendapat
- menyempurnakan aturan dasar mengenai tata negara
- mempertegas kekuasaan pemerintah
- memberikan pengukuhan hukum pemerintahan
- Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat terdapat empat asas fundamental yaitu …
- asas tujuan Negara, asas dasar Negara, asas pembangunan Negara, asas politik
- asas tujuan Negara, asas konstitusional, asas ketahanan Negara, asas dasar Negara
- asas tujuan Negara, asas konstitusional, asas pembangunan agama, asas politik
- asas dasar Negara, asas konstitusional, asas pembangunan Negara, asas dasar Negara
- asas tujuan negara, asas sosial , asas politik, asas budaya
- Prinsip dasar yang menjamin prinsip persamaan kedudukan, harhkat dan martabat warga Negara Indonesia antara lain , kecuali …
- Pancasila sila kelima
- Pembukaan UUD 1945
- Batang Tubuh UUD 1945
- Piagam Internasional
- The International Bill of Rights for Woman
- Kedudukan Pembukaan UUD 1945 bagi bangsa Indonesia bersifat tetap dan tidak dapat diubah, hal ini dikarenakan …
- pasal-pasal UUD 1945 telah diubah
- telah disepakati oleh MPR tidak akan mengubah
- merupakan kaidah yang fundamental terbentuknya Negara
- merupakan keputusan Presiden dan Wakil Presiden terdahulu
- sebagai wujud penghormatan terhadap hasil perjuangan bangsa
- UUD 1945 merupakan satu kesatuan naskah yang terdiri atas …
- Pembukaan, batang tubuh dan penjelasan
- Pembukaan, batang tubuh dan pasal-pasal
- Pasal-pasal dan penjelasan
- Penjelasan dan aturan peralihan
- Penjelasan umum dan penjelasan pasal dmi pasal
- Dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat terdapat hal-hal pokok yang bertalian dengan Negara RI, kecuali…
- dasar Negara
- asas politik Negara
- ketentuan UUD
- bentuk Negara
- tujuan Negara.
- UUD Sementara 1950 pernah berlaku di Indonesia pada tanggal …
- 17 Agustus 1950 s.d. 5 Juli 1959
- 27 Desember 1949 s.d. 17 Agustus 1950
- 18 Agustus 1945 s.d. 27 Desember 1949
- 5 Juli 1959 s.d. 11 Maret 1966
- 5 Juli 1959 s.d. 21 Mei 1989
- Kurun waktu berlakunya UUD 1945 pada tanggal 5 Juli 1959 s.d. 11 Maret 1966 disebut periode …
- RIS
- Orde Lama
- Orde Baru
- Reformasi
- Demokrasi Liberal
- Sebagai warga Negara yang baik kita harus berpartisipasi aktif dalam kehidupan bernegara, contohnya adalah …
- memperebutkan kekuasaan
- mengadopsi budaya barat
- aktif dalam perkelahian di sekolah
- mengembangkan pendidikan politik
- menghambat penyelesaian tugas
- Mengembangkan budaya bangsa, mengembangkan pendidikan politik merupakan contoh tindakan yang mencerminkan tanggungjawab warga Negara di dalam …
- memelihara dan memperbaiki proses kehidupan demokrasi
- partisipasi aktif kepada Negara
- mengembangkan kehidupan masyarakat
- memecahkan masalah Negara
- partisipasi pada hukum
- Sebagai warga Negara dalam hidup berbangsa dan bernegara sudah selayaknya memiliki sikap mengembangkan pola hidup …
- konsumtif
- individualis
- materialis
- ingin menguasai
- taat pada aturan yang berlaku
- Pedoman dasar dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan Negara dalam berbagai bidang kehidupan yang meliputi politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan merupakan pengertian …
- Negara
- Dasar Negara
- Konstitusi
- Konvensi
- Traktat
- Aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktik Penyelenggaraan Negara meskipun tidak tertulis disebut …
- konstitusi
- yurisprudensi
- hukum dasar
- konvensi
- trakta
- Perwujudan Pancasila sebagai dasar Negara dalam kehidupan kenegaraan nampak dalam ....
- sikap dan perilaku anggota masyarakat
- adapt istiadat dan kebiasaan masyarakat
- peraturan perundang-undangan
- system sosial yang berbeda
- pandangan hidup dan kepribadian bangsa
- Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila. Hal ini dapat disimpulkan dari …
- Supersemar 11 Maret 19661
- Pembukaan UUD 1945 alinea 1
- Pembukaan UUD 1945 alinea 4
- Dekrit Presiden
- Batang Tubuh UUD 1945
- Perbedaan bentuk negara kesatuan dengan Negara serikat terletak pada ..
- jabatan kepala negara
- system pemerintahan
- jumlah undang-undang dasar yang dimiliki
- hak untuk mengatur daerahnya
- kedaulatan keluar dipegang oleh pemerintah pusat
- Bentuk pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah…
- serikat
- kesatuan
- demokrasi
- republik
- monarki
- Konstitusi yang hanya dapat dirubah jika dengan menggunakan proses khusus adalah konstitusi yang bersifat …
- permanen
- umum
- rigid
- flekksibel
- tertulis
- Konstitusi dalam pengertian sempit adalah …
- Pancasila
- UUD
- UU organic
- Konvensi/Kebiasaan
- Peraturan perundan-undangan lainnya
- Dalam melakukan perubahan-perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945 terdapat kesepakatan yang sangat mendasar yaitu tidak melakukan perubahan terhadap …
- pembukaan UUD 1945
- batang tubuh UUD 1945
- pasal-pasal mengenai lembaga Negara
- aturan peradilan
- aturan tambahan
- Tujuan perubahan UUD Negara RI 1945 yang dilakukan bangsa Indonesia adalah sebagai berikut …
- membentuk struktur ketatanegaraan
- mewujudkan kebebasan berpendapat
- menyempurnakan aturan dasar mengenai tata negara
- mempertegas kekuasaan pemerintah
- memberikan pengukuhan hukum pemerintahan
- Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat terdapat empat asas fundamental yaitu …
- asas tujuan Negara, asas dasar Negara, asas pembangunan Negara, asas politik
- asas tujuan Negara, asas konstitusional, asas ketahanan Negara, asas dasar Negara
- asas tujuan Negara, asas konstitusional, asas pembangunan agama, asas politik
- asas dasar Negara, asas konstitusional, asas pembangunan Negara, asas dasar Negara
- asas tujuan negara, asas sosial , asas politik, asas budaya
- Prinsip dasar yang menjamin prinsip persamaan kedudukan, harhkat dan martabat warga Negara Indonesia antara lain , kecuali …
- Pancasila sila kelima
- Pembukaan UUD 1945
- Batang Tubuh UUD 1945
- Piagam Internasional
- The International Bill of Rights for Woman
- Kedudukan Pembukaan UUD 1945 bagi bangsa Indonesia bersifat tetap dan tidak dapat diubah, hal ini dikarenakan …
- pasal-pasal UUD 1945 telah diubah
- telah disepakati oleh MPR tidak akan mengubah
- merupakan kaidah yang fundamental terbentuknya Negara
- merupakan keputusan Presiden dan Wakil Presiden terdahulu
- sebagai wujud penghormatan terhadap hasil perjuangan bangsa
- UUD 1945 merupakan satu kesatuan naskah yang terdiri atas …
- Pembukaan, batang tubuh dan penjelasan
- Pembukaan, batang tubuh dan pasal-pasal
- Pasal-pasal dan penjelasan
- Penjelasan dan aturan peralihan
- Penjelasan umum dan penjelasan pasal dmi pasal
- Dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat terdapat hal-hal pokok yang bertalian dengan Negara RI, kecuali…
- dasar Negara
- asas politik Negara
- ketentuan UUD
- bentuk Negara
- tujuan Negara.
- UUD Sementara 1950 pernah berlaku di Indonesia pada tanggal …
- 17 Agustus 1950 s.d. 5 Juli 1959
- 27 Desember 1949 s.d. 17 Agustus 1950
- 18 Agustus 1945 s.d. 27 Desember 1949
- 5 Juli 1959 s.d. 11 Maret 1966
- 5 Juli 1959 s.d. 21 Mei 1989
- Kurun waktu berlakunya UUD 1945 pada tanggal 5 Juli 1959 s.d. 11 Maret 1966 disebut periode …
- RIS
- Orde Lama
- Orde Baru
- Reformasi
- Demokrasi Liberal
- Sebagai warga Negara yang baik kita harus berpartisipasi aktif dalam kehidupan bernegara, contohnya adalah …
- memperebutkan kekuasaan
- mengadopsi budaya barat
- aktif dalam perkelahian di sekolah
- mengembangkan pendidikan politik
- menghambat penyelesaian tugas
- Mengembangkan budaya bangsa, mengembangkan pendidikan politik merupakan contoh tindakan yang mencerminkan tanggungjawab warga Negara di dalam …
- memelihara dan memperbaiki proses kehidupan demokrasi
- partisipasi aktif kepada Negara
- mengembangkan kehidupan masyarakat
- memecahkan masalah Negara
- partisipasi pada hukum
- Sebagai warga Negara dalam hidup berbangsa dan bernegara sudah selayaknya memiliki sikap mengembangkan pola hidup …
- konsumtif
- individualis
- materialis
- ingin menguasai
- taat pada aturan yang berlaku
1.
Perhatikan macam-macam hak berikut!
1) Hak atas status kewarganegaraan
2) Hak untuk menyatukan pendapat dan berorganisasi
3) Hak untuk mengajukan banding, kasasi dan grasi
4) Hak kebebasan memeluk agama.
Diantara hak-hak tersebut, yang merupakan hak warga Negara dalam aspek hukum dan pemerintahan ditunjukan pada nomor . . .
a. 1) dan 2)
b. 1) dan 3)
c. 1) dan 4)
d. 2) dan 3)
e. 3) dan 4)
Jawaban: B
2. Hak untuk mendirikan organisasi kemasyarakatan ataupun partai politik merupakan hak warga Negara dalam aspek . . .
a. Politik
b. Ekonomi
c. Social budaya
d. Pertahanan keamanan
e. Hukum dan pemerintahan
Jawaban: A
3. Setiap warga Negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban sebagai warga Negara adalah …
a. Membayar pajak
b. Mendapat perlindungan hukum
c. Mendapatkan pelayanan kesehatan
d. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak
e. Memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing
Jawaban:A
4. Perhatikan macam-macam hak berikut !
1) Hak untuk dibela
2) Hak dalam usaha dan pertahanan dan keamanan Negara
3) Hak untuk ditaati hukum dan pemerintahannya
4) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
5) Hak untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan alam untuk kepentingan rakyat.
Diantara macam-macam hak diatas, yang merupakan hak Negara ditunjukkan pada nomor . . .
a. 1), 2) , dan 3)
b. 1), 3) dan 4)
c. 1), 3), dan 5)
d. 2), 3), 4)
e. 3), 4), dan 5)
Jawaban:C
5. Kewajiban warga Negara Indonesia yang diatur dalam alinea I Pembukaan UUD 1945 adalah . . .
a. Membayar pajak untuk Negara
b. Memajukan kebudayaan nasional
c. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan
d. Menjunjung tinggi dan setia kepada konstitusi Negara dan dasar Negara
e. Menghargai nilai-nilai persatuan, kemerdekaan, dan kedaulatan bangsa
Jawaban: C
6. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut!
1) Membela Negara agar dipuji dan mendapat hadiah dari pemerintah
2) Mematuhi hukum karena takut dengan aparat kepolisian
3) Melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang
4) Turut serta dalam program pembangunan nasional
Pernyataan yang benar ditunjukan pada nomor…
a. 1) dan 2)
b. 1) dan 4)
c. 2) dan 3)
d. 2) dan 4)
e. 3) dan 4)
Jawaban: E
7. Pasal pasal UUD 1945 memberikan jaminan persamaan, kedudukan warga Negara, salah satunya adalah adanya hak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan yang tertuang dalam pasal . . .
a. 27 ayat (1)
b. 27 ayat (2)
c. 29 ayat (1)
d. 30 ayat (1)
e. 31 ayat (1)
Jawaban: A
8. Hak dan kewajiban warga Negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan Negara tertuang dalam UUD 1945 pasa..
a. 27 ayat (3)
b. 28B ayat (2)
c. 28H ayat (4)
d. 30 ayat (1)
e. 31 ayat (2)
Jawaban: A
9. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut!
1) Pada dasarnya kewajiban warga Negara adalah kewajiban warga Negara
2) Menuntun hak terlebih dahulu, kemudian baru melaksanakan kewajiban
3) Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama
4) Hilangnya rasa aman merupakan salah satu bentuk pelanggaran gak warga nega.
Pernyataan yang benar itunjukan pada nomor . . .
a. 1) dan 2)
b. 1) dan 3)
c. 2) dan 3)
d. 2) dan 4)
e. 3) dan 4)
JAwaban: E
10. Tidak maumematuhi dan menaati peraturan yang berlaku merupakan perilaku yang menunjukkan adanya . . .
a. Pelanggaran hak
b. Pengingkaran hak
c. Kesadaran hukum
d. Pengingkaran kewajiban
e. Nasionalisme dan patriotism
Jawaban:D
11. Pasal-pasal UUD 1945 memberikan jaminan persamaan kedudukan warga Negara, salah satunya adalah adanya hak mendapatkan jaminan keadilan dan kesejahteraan social yang tertuang dalam pasal . . .
a. 28
b. 30
c. 34
d. 36
e. 37
Jawaban: C
12. Perhatikan pernyataan- pernyataan berikut!
1) Hak membela Negara
2) Hak memperoleh pekerjaan
3) Hak beragama dan beribadah
4) Hak mendapatkan pendidikan
5) Hak berserikat dan berkumpul
Dari pernyataan diatas, yang merupakan hak warga Negara Indonesia yang diatur dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (2) ditunjukkan pada nomor . . .
a. 1)
b. 2)
c. 3)
d. 4)
e. 5)
Jawaban: B
13. Kewajiban warga Negara untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan diatur dalam . . .
a. Alinea I pembukaan UUD 1945
b. Alinea II pembukaan UUD 1945
c. Alinea III pembukaan UUD 1945
d. Alinea IV pembukaan UUD 1945
e. Pasal 2 Aturan Peralihan
Jawaban: A
14. Aspek persamaan kedudukan warga Negara yang diwujudkan dalam aspek hukum yaitu . . .
a. Memiliki hak untuk mendapatkan cuti
b. Kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya
c. Memiliki hak untuk memajukan kebudayaan daerah
d. Memiliki hak yang sama untuk didampingi pembela dan pemeriksaan dipengadilan
e. Memiliki hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi
Jawaban:D
15. Contoh warga Negara dalam bidang ekonomi adalah . . .
a. Membayar pajak
b. Mematuhi peraturan yang ada
c. Mengikuti pemilu
d. Menjaga nama baik bangsa dan negara
e. Mengikuti wajib belajar 9 tahun
Jawaban : A
16. Hak warga Negara untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu diatur dalam UUD 1945 pasal . . .
a. 28H ayat (1)
b. 28H ayat (2)
c. 28I ayat (1)
d. 28I ayat (2)
e. 28J ayat (1)
Jawaban: D
17. Hak untuk mendapatkan pelayanan public secara baik merupakan salah satu contoh dari hak warga Negara dalam aspek . . .
a. Politik
b. Ekonomi
c. Pendidikan
d. Social budaya
e. Hukum dan pemerintahan
Jawaban:E
18. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum diatur dalam UUD 1945 pasal . . .
a. 28A
b. 28B ayat (1)
c. 28C ayat (1)
d. 28D ayat (1)
e. 28E ayat (1)
Jawaban: D
19. Pasal 30 UUD 1945 mengatur tentang hak . . .
a. Dalam bidang politik
b. Dalam bidang pendidikan
c. Mengembangkan diri
d. Dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara
e. Untuk mendapatkan kesejahteraan bagi kaum fakir miskin dan anak-anak terlantar
Jawaban : D
20. Hak berserikat dan berkumpul/hak berpendapat diatur dalam UUD 1945 pasal . . .
a. 27
b. 28
c. 29
d. 30
e. 31
Jawaban: B
1) Hak atas status kewarganegaraan
2) Hak untuk menyatukan pendapat dan berorganisasi
3) Hak untuk mengajukan banding, kasasi dan grasi
4) Hak kebebasan memeluk agama.
Diantara hak-hak tersebut, yang merupakan hak warga Negara dalam aspek hukum dan pemerintahan ditunjukan pada nomor . . .
a. 1) dan 2)
b. 1) dan 3)
c. 1) dan 4)
d. 2) dan 3)
e. 3) dan 4)
Jawaban: B
2. Hak untuk mendirikan organisasi kemasyarakatan ataupun partai politik merupakan hak warga Negara dalam aspek . . .
a. Politik
b. Ekonomi
c. Social budaya
d. Pertahanan keamanan
e. Hukum dan pemerintahan
Jawaban: A
3. Setiap warga Negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban sebagai warga Negara adalah …
a. Membayar pajak
b. Mendapat perlindungan hukum
c. Mendapatkan pelayanan kesehatan
d. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak
e. Memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing
Jawaban:A
4. Perhatikan macam-macam hak berikut !
1) Hak untuk dibela
2) Hak dalam usaha dan pertahanan dan keamanan Negara
3) Hak untuk ditaati hukum dan pemerintahannya
4) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
5) Hak untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan alam untuk kepentingan rakyat.
Diantara macam-macam hak diatas, yang merupakan hak Negara ditunjukkan pada nomor . . .
a. 1), 2) , dan 3)
b. 1), 3) dan 4)
c. 1), 3), dan 5)
d. 2), 3), 4)
e. 3), 4), dan 5)
Jawaban:C
5. Kewajiban warga Negara Indonesia yang diatur dalam alinea I Pembukaan UUD 1945 adalah . . .
a. Membayar pajak untuk Negara
b. Memajukan kebudayaan nasional
c. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan
d. Menjunjung tinggi dan setia kepada konstitusi Negara dan dasar Negara
e. Menghargai nilai-nilai persatuan, kemerdekaan, dan kedaulatan bangsa
Jawaban: C
6. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut!
1) Membela Negara agar dipuji dan mendapat hadiah dari pemerintah
2) Mematuhi hukum karena takut dengan aparat kepolisian
3) Melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang
4) Turut serta dalam program pembangunan nasional
Pernyataan yang benar ditunjukan pada nomor…
a. 1) dan 2)
b. 1) dan 4)
c. 2) dan 3)
d. 2) dan 4)
e. 3) dan 4)
Jawaban: E
7. Pasal pasal UUD 1945 memberikan jaminan persamaan, kedudukan warga Negara, salah satunya adalah adanya hak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan yang tertuang dalam pasal . . .
a. 27 ayat (1)
b. 27 ayat (2)
c. 29 ayat (1)
d. 30 ayat (1)
e. 31 ayat (1)
Jawaban: A
8. Hak dan kewajiban warga Negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan Negara tertuang dalam UUD 1945 pasa..
a. 27 ayat (3)
b. 28B ayat (2)
c. 28H ayat (4)
d. 30 ayat (1)
e. 31 ayat (2)
Jawaban: A
9. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut!
1) Pada dasarnya kewajiban warga Negara adalah kewajiban warga Negara
2) Menuntun hak terlebih dahulu, kemudian baru melaksanakan kewajiban
3) Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama
4) Hilangnya rasa aman merupakan salah satu bentuk pelanggaran gak warga nega.
Pernyataan yang benar itunjukan pada nomor . . .
a. 1) dan 2)
b. 1) dan 3)
c. 2) dan 3)
d. 2) dan 4)
e. 3) dan 4)
JAwaban: E
10. Tidak maumematuhi dan menaati peraturan yang berlaku merupakan perilaku yang menunjukkan adanya . . .
a. Pelanggaran hak
b. Pengingkaran hak
c. Kesadaran hukum
d. Pengingkaran kewajiban
e. Nasionalisme dan patriotism
Jawaban:D
11. Pasal-pasal UUD 1945 memberikan jaminan persamaan kedudukan warga Negara, salah satunya adalah adanya hak mendapatkan jaminan keadilan dan kesejahteraan social yang tertuang dalam pasal . . .
a. 28
b. 30
c. 34
d. 36
e. 37
Jawaban: C
12. Perhatikan pernyataan- pernyataan berikut!
1) Hak membela Negara
2) Hak memperoleh pekerjaan
3) Hak beragama dan beribadah
4) Hak mendapatkan pendidikan
5) Hak berserikat dan berkumpul
Dari pernyataan diatas, yang merupakan hak warga Negara Indonesia yang diatur dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (2) ditunjukkan pada nomor . . .
a. 1)
b. 2)
c. 3)
d. 4)
e. 5)
Jawaban: B
13. Kewajiban warga Negara untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan diatur dalam . . .
a. Alinea I pembukaan UUD 1945
b. Alinea II pembukaan UUD 1945
c. Alinea III pembukaan UUD 1945
d. Alinea IV pembukaan UUD 1945
e. Pasal 2 Aturan Peralihan
Jawaban: A
14. Aspek persamaan kedudukan warga Negara yang diwujudkan dalam aspek hukum yaitu . . .
a. Memiliki hak untuk mendapatkan cuti
b. Kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya
c. Memiliki hak untuk memajukan kebudayaan daerah
d. Memiliki hak yang sama untuk didampingi pembela dan pemeriksaan dipengadilan
e. Memiliki hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi
Jawaban:D
15. Contoh warga Negara dalam bidang ekonomi adalah . . .
a. Membayar pajak
b. Mematuhi peraturan yang ada
c. Mengikuti pemilu
d. Menjaga nama baik bangsa dan negara
e. Mengikuti wajib belajar 9 tahun
Jawaban : A
16. Hak warga Negara untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu diatur dalam UUD 1945 pasal . . .
a. 28H ayat (1)
b. 28H ayat (2)
c. 28I ayat (1)
d. 28I ayat (2)
e. 28J ayat (1)
Jawaban: D
17. Hak untuk mendapatkan pelayanan public secara baik merupakan salah satu contoh dari hak warga Negara dalam aspek . . .
a. Politik
b. Ekonomi
c. Pendidikan
d. Social budaya
e. Hukum dan pemerintahan
Jawaban:E
18. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum diatur dalam UUD 1945 pasal . . .
a. 28A
b. 28B ayat (1)
c. 28C ayat (1)
d. 28D ayat (1)
e. 28E ayat (1)
Jawaban: D
19. Pasal 30 UUD 1945 mengatur tentang hak . . .
a. Dalam bidang politik
b. Dalam bidang pendidikan
c. Mengembangkan diri
d. Dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara
e. Untuk mendapatkan kesejahteraan bagi kaum fakir miskin dan anak-anak terlantar
Jawaban : D
20. Hak berserikat dan berkumpul/hak berpendapat diatur dalam UUD 1945 pasal . . .
a. 27
b. 28
c. 29
d. 30
e. 31
Jawaban: B
41.
Di bawah ini adalah beberapa contoh
perjanjian multilateral, kecuali…..
a.
Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan
korban perang
b.
Konvensi Wina 1961 tentang hubungan
diplomatik
c.
Konvensi tentang Hukum Laut (1958)
d.
Peace Pact of Paris (1970)
e.
Perjanjian Indonesia-Australia
(1971) tentang garis batas kontinen
42.
Di bawah ini ada beberap contoh perjanjian
bilateral, kecuali…..
a.
Perjanjian Indonesia-Malaysia (1970) tentang
garis batas teritorial di Selat Malaka
b.
Perjanjian Indonesia-Australia (1971) tentang
garis batas kontinen
c.
Perjanjian RI-RRC (1955) tentang
dwi kewarganegaraan
d.
Perjanjian Republik Indonesia-Singapura
(1973) tentang garis batas laut teritorial di Selat Singapura
e.
Perjanjian Republik Indonesia-Brunai
Darussalam (1981) tentang garis batas teritorial kedua negara
43.
Perwakilan diplomatik yang mempunyai
kekuasaan setingkat di bawah Duta Besar adalah…..
a.
Doyen D.
Atase-atase
b.
Duta E. Konsul
jendral
c.
Menteri atau residen
44.
Seorang duta besar, sebelum ditempatkan di
negara lain, harus mendapat…..
a.
Leter of
recall D. Hak ekstrateritorial
b.
Persetujuan dari kedua negara E. Hak asylum
c.
Hak immunitas
45.
Sebagai alat yang menghubungkan antar
kepentingan negara pengutus dengan negara penerima, fungsi diplomatik
merupakan….
a.
Lembaga prestise nasional D.
Perwakilan dalam arti politik
b.
Perwakilan yuridis yng khusus E. Perwakilan dalam arti nonpolitik
c.
Perwakilan diplomatik khusus
46.
Di bawah ini merupakan tujuan dibentuknya
ASEAN, kecuali…..
a.
meningkatkan bidang politik negara anggota
dan kekuatan militer di kawasan Asia Tenggara
b.
memelihara kerjasama yang erat yang erat dan
bermanfaat, baik dengan organisasi internasional maupun dengan organisasi
regional
c.
mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemampuan
sosial serta pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara
d.
meningkatkan perdamaian dan stabilitas
regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum
E. meningkatkan kerja sama dalam pendidikan dan penelitian
47.
Yang dijadikan dasar hukum ratifikasi di
Indonesia, adalah…..
a.
Pasal 11 UUD 1945
b.
Pasal 12 UUD 1945
c.
Pasal 5 ayat (1) UUD 1945
d.
Pasal 22 ayat (1) UUD 1945
e.
Pasal 14 UUD 1945
48.
Di Indonesia yang berwenang meratifikasikan
suatu perjanjian internasional, adalah…..
a.
Ketua MPR
D. Presiden
b.
Ketua DPR
E. Presiden dengan persetujuan DPR
c.
Menteri Luar Negeri
49.
Di bawah ini merupakan tujuan didirikannya
PBB, kecuali…..
a.
menciptakan perdamaian dan keamanan dunia
b.
membantu dan melindungi
negara-negara yang kalah dalam perang dunia kedua
c.
meningkatkan hubungan persahabatan diantara
bangsa-bangsa
d.
menjunjung tinggi hak asasi manusia dan dasar
kebebasan setiap orang
e.
menjadikan PBB sebagai pusat kegiatan bagi
segala bangsa dalam usaha mencapai kepentingan bersama
50.
Law making treaty disebut juga perjanjian
yang bersifat…..
a.
bebas D.
terbuka
b.
memaksa E.
rahasia
c.
sukarela
51.
Di bawah ini adalah hal-hal yang menyebabkan
berakhirnya suatu perjanjian internasional, kecuali…..
a.
karena telah tercapainya tujuan perjanjian
itu
b.
karena persetujuan dari para pihak (peserta
perjanjian) untuk mengakhiri perjanjian tersebut
c.
karena habis masa berlakunya perjanjian
tersebut
d.
karena perjanjian tersebut belum
mendapat persetujuan dari Majelis Umum PBB
e.
karena diadakannya perjanjian baru antar
peserta yang isinya meniadakan perjanjian terdahulu
52.
Di bawah ini adalah pejabat negara yang tidak
diharuskan menunjukkan/ membawa surat kuasa penuh dalam rangka menghadiri
perundingan pembuatan perjanjian internasional, kecuali…..
a.
Presiden D.
Menteri Luar Negeri
b.
Perdana Menteri E. Gubernur
c.
Duta Besar
53.
Dasar hukum perjanjian internasional
tercantum dalam…..
a.
Pasal 41 Piagam Mahkamah Internasional
b.
Pasal 38 Ayat 1 Piagam Mahkamah
Internasional
c.
Pasal 20 Ayat 3 Piagam PBB
d.
Pasal 1 Ayat 1 Kongres Wina
e.
Pasal 10 Universal Decaration of Human Right
54.
Secara konstitusional pendirian ASEAN
didasarkan pada…..
a.
Deklarasi Malaysia D. Deklarasi Manila
b.
Deklarasi Jakarta E. Deklarasi Singapura
c.
Deklarasi Bangkok
55.
Sumber hukum internasional diatur dalam…..
a.
Pasal 38 Konvensi Wina 1969
b.
Pasal 38 Piagam PBB
c.
Pasal 38 Resolusi Dewan Keamanan PBB
d.
Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional
e.
Pasal 38 Deklarasi HAM PBB
56.
Berikut ini adalah peranan hukum
internasional dalam menyelesaikan perselisihan antarnegara secara damai, kecuali…..
a.
mengusahakan perundingan
b.
menawarkan jasa-jasa baik
c.
melakukan tindakan militer
d.
penyelesaian lewat pengadilan
e.
melalaui perantara
57.
Pihak yang dapat mengajukan perkara ke
Mahkamah Internasional adalah…..
a.
Bangsa D.
Badan hukum internasional
b.
Negara E.
Masyarakat internasional
c.
Organisasi internasional
58.
Pengadilan internasional yang dibentuk Liga
Bangsa-bangsa diberi nama…..
a.
Mahkamah Internasional
b.
Mahkamah Kriminal Internasional
c.
Mahkamah Tetap Internasional
d.
Institusi Mahkamah Internasional
e.
Mahkamah Pidana Internasional
59.
Perhatikan pertanyaan di bawah ini!
Mahkamah di Masa PBB
|
Mahkamah di Masa LBB
|
A. Bukan
merupakan organ PBB
B. Merupakan
badan khusus PBB
C.Merupakan
organ PBB
D.Statusnya
terpisah dari Piagam PBB
E. Bukan
badan khusus PBB
|
A. Merupakan
organ LBB
B. Bukan
merupakan badan khusus LBB
C.Bukan
merupakan organ LBB
D.Statusnya
satu dalam Piagam LBB
E. Merupakan
badan khusus LBB
|
Dari
pertanyaan di atas yang benar menunjukkan perbedaan antara mahkamah di masa LBB
dan mahkamah di masa PBB adalah….
.A. 1 D. 4
B.
2 E. 5
C. 3
60.
Penyelesaian masalah internasional secara yudisial
melalaui…..
a.
Arbitrasi
b.
Negoisasi jasa-jasa baik
c.
Pengedilan internasional
d.
Penyelidikan
e.
Reservasi
61.
Pengadilan internasional memiliki yurisdiksi
wajib apabila…..
a.
pihak yang bersengketa adalah negara
protektorat
b.
pihak yang bersengketa adalah negara yang
kalah perang
c.
pihak yang bersengketa adalah negara yang
menang perang
d.
pihak yang bersengketa adalah negara yang
merdeka
e.
pihak yang bersengketa terikat oleh
trakta atau konvensi
62.
Menurut Mochtar Kusumaatmja, hukum
internasional adalah….
a.
hukum yang diturunkan dari tata tertib alam
yang mengatur masyarakat
b.
hukum yang memiliki otoritas tertinggi dan
merupakan sumber hukum yang paling utama
c.
kebiasaan-kebiasaan internasional yang
terbukti dalam praktik umum
d.
keputusan-keputusan hakim dan ajaran-ajaran para
ahli hukum dunia
e.
keseluruhan kaidah-kaidah dan
asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas
negara
63.
Dalam hubungannya dengan Konvensi Laut
Internasional 1982, hasil perjuangan yang paling menonjol yang dapat diterima
sebagai bagian dari konvensi adalah konsep…..
a.
Landasan komite
b.
Laut pedalaman secara otomatis sebagai laut
wilayah
c.
Laut wilayah 12 mil
d.
Negara kepulauan
e.
Zona ekonomi eksklusif
64.
Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan
hukum internasional pada abad ke-19, kecuali…..
a.
ekspansi peradaban Eropa ke kawasan lain
b.
lahirnya negara-negara baru dikawasan Eropa
c.
modernisasi transportasi dunia
d.
penemuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan
dan teknologi
e.
runtuhnya otoritas gereja katolik
65.
Sumber hukum internasional berupa keputusan
hakim terdahulu yang kemudian dijadikan rujukan dalam pengembilan keputusan
pada perkara yang sama dan sejenis dinamakan…..
a.
Doktrin
b.
Asas umum hukum internasional
c.
Kebiasaan internasional
d.
Traktat internasional
e.
Yurisprudensi
66.
Mahkamah Internasional dalam hubungannya
dengan PBB adalah sebagai…..
a.
Organ utama PBB D. Terpisah dari PBB
b.
Badan khusus PBB E. Sejajar dengan PBB
c.
Buku organ PBB
67.
Compulsory
jurisdiction adalah untuk menyebut tentang…..
a.
Negara-negara yang mengajukan permohonan ke
Mahkamah Internasional
b.
Negara-negara yang bersengketa melalui
peradilan Mahkamah Internasional
c.
Negara-negara yang tidak tunduk pada yurisdik
Mahkamah Internasional
d.
Negara-negara yang berada di bawah
wewenang Mahkamah Internasional
e.
Negara-negara yang menolak putusan sengketa
dari Mahkamah Internasional
68.
Bila suara hakim yang menyetujui dan menolak
keputusan berjumlah sama, keputusan Mahkamah Internasional ditentukan oleh…..
a.
Dewan Keamanan PBB
b.
Majelis Umum PBB
c.
Presiden Mahkamah Internasional
d.
Saksi-saksi yang hadir dalam sidang
e.
Pendapat para ahli hukum atau doktrin
69.
Jabatan hakim dalam Mahkamah PBB adalah
selama…..
a.
3 tahun D.
8 tahun
b.
5 tahun E.
9 tahun
c.
6 tahun
70.
Di antara hak istimewa seorang hakim mahkamah
adalah…..
a.
tidak boleh diberhentikan sebelum
habis masa jabatannya
b.
diperbolehkan melakukan kegiatan profesional
lainnya
c.
harus berasal dari negara-negara yang masih
berkembang
d.
lulus uji yang dilakukan oleh Dewan Keamanan
dan Mejelis Umum
e.
direkomendasikan oleh Sekertaris Jendral dan
anggota Tetap Dewan
71.
Sengketa Indonesia-Malaysia mengenai Pulau
Sipadan dan Ligitan akhirnya diselesaikan dengan…..
a.
penyelesaian hukum D. penyelesaian damai
b.
penyelesaian politik E. penyelesaian diplomatik
c.
penyelesaian perang
72.
Definisi tentang hukum internasional
menyebutkan bahwa hukum internasional itu mengikat…..
a.
orang per-orang D. pemerintah
b.
kelompok orang E. negara
c.
masyarakat
73.
Sekumpulan hukum yang terdiri dari prinsip
dan peraturan yang menata tentang perilaku yang harus ditaati negara disebut…..
a.
Hukum Internasional D. Kebiasaan Internasional
b.
Hukum Perdata Internasional
E. Keputusan Internasional
c.
Hukum Pidana Internasional
74.
Bila dilihat dari masalah yang dibahas, international law dapat dibedakan
menjadi dua, yaitu…..
a.
Hukum Materil dan Hukum Forrmal
Internasional
b.
Hukum Publik dan Hukum Perdata Internasional
c.
Hukum Perdata dan Hukum Pidana Internasional
d.
Hukum Tertulis dan Hukum Tidak Tertulis
Internasional
e.
Hukum Perseorangan dan Hukum Umum
75.
Berikut merupakan sumber hukum internasional,
kecuali…..
a.
Perjanjian Internasional
b.
Yurisprudensi Internasional
c.
Organisasi Internasional
d.
Kebiasaan Hukum Internasional
e.
Doktrin Hukum Internasional
Tidak ada komentar:
Posting Komentar